1. Pelaksanaan yang berbarengan menjadikan beban penyelenggaraan menjadi dobel

 2. Pergantian penyelenggara pemilu

 3. Peran media sosial yang semakin masif berpengaruh terhadap opini dan wacana dalam pemilu

 4. Politik SARA yang makin menjadi trend digunakan untuk memenangkan pemilu

 5. Relasi penyelenggara, khususnya KPU dan Bawaslu/Panwas

 6. Tensi persaingan paslon yang sangat tinggi

 7. Politik uang yang makin tak terkendali dan makin terang-terangan

 8. Rakyat yang makin apatis dan pragmatis

 9. Kurangnya surat suara di TPS

Baca: Jokowi & Keluarga Umrah dan Bertemu Raja Salman, Gibran Siap Doakan Ani Yudhoyono

Adapun Jeirry menawarkan empat solusi yang dapat dipertimbangkan untuk meminimalir tantangan tantangan tersebut:

Satu, mendorong peran pengawasan masyarakat dalam mengawal suara rakyat. Banyak modus kecurangan (terutama kecurangan suara) ditemukan oleh masyarakat.

 Dua, transparansi proses rekapitulasi sangat menolong peran masyarakat mengawal proses rekapitulasi.

 Tiga, posisi dan peran Bawaslu/Panwas sangat penting untuk memperbaiki kecurangan akibat kesalahan atau manipulasi terjadi.

 Empat, peran media massa sangat penting untuk mengungkap ke publik kecurangan yang terjadi.

 Khusus di poin pengawasan masyarakat, Jeirry mengapresiasi upaya sejumlah elemen masyarakat dalam melakukan pengawasan independen.

Salah satunya Kawal Pilpres 2019 yang bertujuan mengawal hasil penghitungan suara khusus Pilpres di TPS pada tanggal 17 April 2019.

(Tribunnews.com/Chrysnha)