Mahfud MD mengapresiasi KPU yang memprioritaskan data Pilpres 2019 yang diunggah di Situng KPU agar tak dituduh macam-macam.

TRIBUNNEWS.COM - Mahfud MD mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memprioritaskan data Pilpres 2019 yang diunggah di Sistem Informasi Perhitungan (Situng) Real Count.

Lewat akun Twitter-nya, mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) itu juga mengapresiasi kemajuan data yang ada dalam situs Situng Real Count KPU di pemilu2019.kpu.go.id.

Sebab, input data Pilpres 2019 lebih lancar sejak Minggu (21/4/2019) pukul 22.00 WIB.

Tidak seperti tiga hari sebelumnya lantaran data Pillpres berebutan masuk dengan data Pileg, baik DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Sehingga mengakibatkan bottle neck alias data yang tersendat semua.

Baca: Isu Anggota KPU Paket Kubu Prabowo, Mahfud MD Katakan Ini

Baca: 5 Komisioner KPU Disebut Diusung Parpol Koalisi Prabowo, Ini Pendapat Mahfud MD

Baca: Mahfud MD Diminta Tak Bahas Politik Melulu, Begini Responsnya

Mahfud MD juga menilai tindakan KPU memprioritaskan data Pilpres 2019 sebagai langkah yang benar.

Hal ini agar KPU tidak dituduh macam-macam.

"Ada kemajuan di @KPU_ID sejak jam 22 td mlm."

"Input data Pilpres lbh lancar."

"3 hr sblm-nya tdk lancar krn semua data Pilpres, Pilleg (DPR/DPD/DDPRD) berebutan dimasukkan shg terjadi bottle neck, tersendat semua."

"Betul KPU perioritaskan data Pilpres fulu agar tak dituduh macam2," tulis Mahfud MD mengawali cuitannya, Senin (22/4/2019).

Baca: Kisruh karena KPU Dinilai Kurang Profesional, Mahfud MD: Masak Salah Input Sampai 9 Daerah?

Baca: Bolehkah Deklarasikan Diri sebagai Presiden Berdasar Hasil Hitungan Sendiri? Ini Kata Mahfud MD

Baca: KPU Disebut Curang dan Memihak, Mahfud MD Kritik Kinerja KPU: Saya Sudah Ingatkan, Sekarang Terjadi

Selain itu, Mahfud MD meminta agar tak ada lagu keributan tentang proses dan hasil Pemilu 2019 saat ini.

Namun, bila tak capek, silakan saja, kata Mahfud MD.

Sebab, pada 22 Mei 2019 atau tepatnya saat penetapan hasil Pemilu 2019 dari hasil hitung manual secara nasional, pihak-pihak yang melakukan kecurangan akan ketahuan.

Mahfud MD mengingatkan, form C1 yang memuat catatan hasil penghitungan suara di TPS sekaligus sertifikat hasil penghitungan suara untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dibuat rangkap enam.

"Kalau tak cape, silahkan ribut2 ttg proses dan hasil pemilu sampai saat ini."

"Tp pd saatnta nanti, sekitar 22 Mei, saat hitung manual scr nasional dilakukan, akan ketahuan ada kecurangan atau tidak dan siapa yg berbuat curang."

"Ingat, form C1 dibuat rangkap 6, masing2 pny yg sama," tulis Mahfud MD.

Form C1 rangkap enam tersebut dibagikan kepada saksi masing-masing kandidat Pilpres 2019, pengawas Pemilu, KPU, serta ditempel di area Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Meski Form C1 yang ditempel di TPS banyak yang dicuri, tapi masih ada form lain yang masih ada ada.

Nah, Form C1 inilah yang akan diadu saat perhitungan manual.

Sementara itu, form C1 untuk Pileg 2019 justru dibuat rangkap 18, sesuai dengan jumlah parpol yang ikut Pileg.

"Utk saksi masinng2 kandidat, utk Pengawas, untuk KPU sendiri, utk ditempel di area TPS."

"Yg ditempel di TPS bnyk yg dicuri tapi yg lain kan msh ada."

"Itu yg nanti diadu saat perhitungan manual."

"C1 itu utk Pilleg malah bs 18 rangkap, sesuai dgn jumlah parpol yg ikut Pilleg," tulis Mahfud MD.

Sebelumnya, pakar hukum dan tata negara itu mengkritik dan meminta KPU agar lebih profesional.

Hal ini menanggapi banyaknya isu yang menyerang KPU pasca pencoblosan.

Dalam cuitannya, Minggu (21/4/2019), Mahfud MD rupanya telah mengingatkan hal serupa pada KPU sejak Januari 2019.

Menurut Mahfud MD, KPU akan diserang dengan banyaknya isu setelah pemungutan suara Pemilu 2019.

Sebut saja isu soal kecurangan, tidak profesional, memihak, diintervensi, dan lainnya.

Ternyata, apa yang disampaikan Mahfud MD dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) awal Januari 2019 benar-benar terjadi.

"KPU HARUS LEBIH PROFESIONAL."

"Pd awal Januari 2019, sy sdh ingatkan, stl pencoblosan KPU akan diserang dgn berbagai isu: kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya."

"Waktu itu sy ingatkan, @KPU_ID hrs profesional. Yg sy sampaikan di ILC itu skrng benar terjadi," tulis Mahfud MD mengawali rangkaian utasnya.

Mahfud menulis, kekisruhan yang sekarang terjadi lantaran KPU kurang antisipasi dalam penanganan Teknologi Informasi sehingga terkesan kurang profesional.

Mahfud MD mencontohkan kejadian salah input data yang terjadi di sembilan daerah.

Termasuk data yang terinput baru lima persen padahal sudah tiga hari.

Sementara penghitung suara yang dilakukan pihak swasta atau perseorangan sudah lebih di atas 50 persen.

"Kekisruhan yang skrang terjadi, antara lain, disebabkan jg oleh kurang antisipatifnya KPU dlm penanganan IT sehingga terkesan kurang profesional."

"Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dlm 3 hari baru terinput 5%?"

"Penghitung swasta/perseorangan sj sdh lbh di atas 50%."

Lebih lanjut Mahfud MD mengatakan, keadaan seperti ini menimbulkan banyak spekulsi negatif dan semakin memperpanas suasana.

Kata Mahfud MD, ada yang curiga, KPU disusupi orang IT yang tidak netral.

Oleh karenanya, Mahfud MD meminta KPU, awak IT yang bertugas di KPU harus benar-benar profesional dan netral.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat sipil harus diberi akses yang luas untuk secara langsung mengawasi.

"Keadaan spt ini menimbulkan bnyk spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana."

"Ada yg curiga, KPU kesusupan orang IT yg tidak netral."

"KPU hrs memastikan bhw awak IT-nya benar2 profesional dan netral."

"Bawaslu dan civil society hrs diberi akses yg luas utk langsung mengawasi," tulis Mahfud MD.

Sebagai bagian dalam pengawasan, kontestan Pemilu dan kelompok masyarakat tidak dilarang untuk menyampaikan hasil hitungannya sendiri kepada publik.

Baik penghitungan via quick count (hitung cepat) maupun real count.

Namun, hasil perhitungan keduanya harus diterima sebagai informasi awal dan pembanding.

Sebab, keputusan akhir siapa pemenang kontestasi tetap harus menunggu hasil hitung manual yang dilakukan KPU.

"Dlm rangka pengawasan, Kontestan dan kelompok2 masyarakat tdk dilarang utk menyampaikan hsl hitungannya sendiri kpd publik, baik Quick Count maupun Real Count."

"Tp semua itu hrs diterima sbg info awal dan pembanding sj."

"Keputusan akhirnya hrs menunggu hsl hitung manual, 22/5/2019."

Pada hitungan secara manual, lanjut Mahfud MD, semua pihak bisa mengajukan data secara resmi yang sah.

Data tersebut juga dimiliki semua pihak kemudian dihitung bersama-sama secara terbuka.

Dari data itu, bisa ditentukan siapa pemenangnya.

Mahfud MD pun menegaskan, hingga hari ini, belum ada pemenang Pemilu 2019 sampai ada pengumuman dari KPU.

Ia pun meminta semua pihak menjaga ketenangan hingga selesainya masa perhitungan manual.

"Pd hitungan scr manual itu semua pihak bisa mengajukan data resmi yang sah, yg jg dimiliki oleh semua pihak, utk kemudian dihitung ber-sama2 scr terbuka."

"Di sanalah bs ditentukan siapa yg menang."

"Jd s-d hr ini blm ada yg menang. Mari jaga ketenangan sampai selesai hitung manual," tutup Mahfud MD mengakhiri rangkaian utasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD juga memberikan pendapatnya terkait insiden salah input data di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di situs KPU.

Mahfud menegaskan, input data di server KPU tidak bisa dipakai sebagai pegangan resmi untuk menentukan siapa pemenang Pilpres 2019.

Hasil input data di server KPU, kata Mahfud, hanya merupakan informasi awal.

Mahfud juga menegaskan, input data di komputer KPU juga tidak dipakai sebagai dasar penetapan pemenang Pilpres 2019.

Nantinya, lanjut Mahfud, hasil pernghitungan manual KPU-lah yang bakal dipakai sebagai dasar menetapkan pemenang Pilpres 2019.

Karena itu, Mahfud MD menyarankan agar pihak-pihak terkait menyiapkan Plano C1 untuk diadu saat proses hitung manual.

Hal itu disampaikan Mahfud MD di akun twitternya, @mohmahfudmd, menanggapi komentar dari seorang warganet, Jumat (18/4/2019).

Warganet itu berkomentar tentang insiden salah input data di KPU sehingga mengurangi suara paslon 02 dan menambah suara 01.

"Input data di server itu tdk bisa dipakai sebagai pegangan resmi. Itu hanya info awal."

"Sedot suara itu tdk ada krn input data di komputer itu tdk dipakai sbg dasar penetapan."

"Yang nanti dipakai adalah hitung manual. Sekarang siapkan sj Plano C1 utk diadu saat hitung manual," tulis Mahfud.

(Tribunnews.com/Sri Juliati)