Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa tentang bagaimana bermuamalah dalam media sosial.

Diakuinya juga, seruan moral demikian tak cukup. Selain pedoman demikian, harus ada edukasi lebih lanjut dari Pemerintah, tokoh masyarakat, dan ulama.

Baca: Jika Jokowi-Maruf Amin Menang, Dedi Mulyadi Bernazar akan Merenovasi 1.000 Rumah Janda Tua

"Nah bila tak bisa diedukasi, ada law enforcement," kata Kiai Ma'ruf.

Cak Nun lebih jauh menyampaikan prinsip utama bahwa penyelesaian masalah ini bisa dilakukan dengan demokratisasi di media sosial.

Baginya, yang bisa menentukan hoaks atau tidak tak seharusnya dilakukan oleh Pemerintah. Yang bisa menentukannya adalah publik sendiri. Pemerintah cukup memberikan wadahnya.

"Harus ada suatu demokratisasi media sosial, yang bisa kita rintis," kata Cak Nun.

Dia mengakui bahwa Sabrang dan kawan-kawannya membuat sebuah aplikasi bernama opinium sebagai wadah masyarakat untuk mengetahui apakah isu yang dilempar ke media sosial itu hoaks atau tidak.

"Sekarang ini orang lebih percaya kepada medsos daripada kiainya. Anak lebih percaya WA (whastapp) dibanding orang tuanya. Syukur ada aplikasi seperti Opinium yang bisa memberi legitimasi (atas validitas isu)," kata Cak Nun, sembari menekankan demokratisasi medsos tak bisa dihindari.