Sederet Artis Protes RUU KPK Hingga RKUHP
RUU KPK hingga RKUHP menuai kontroversial. Banyak pihak keberatan revisi undang-undang tersebut disahkan.
Editor: Willem Jonata
Komika Arie Kriting turut menyuarakan pendapatnya mengenai beberapa persoalan yang kini jadi sorotan.
Arie Kriting berharap DPR RI mau mendengar berbagai persoalan tersebut.
"Berharap besar @DPR_RI pada akhirnya benar-benar mendengarkan suara rakyat. Jika demikian, maka bangsa kita akan berjalan ke arahnya yang lebih baik," twit Arie via akun Twitter-nya seperti dikutip pada Senin (23/9/2019).
Bila memang anggota DPR mendengar aspirasi masyarakat, Arie meminta anggota dewan mau melaksanakan beberapa hal yang menjadi tuntutan saat ini.
"Wakil Rakyat, dengarkan rakyat. 1. Tunda pengesahan RUU KUHP 2. Segera sahkan RUU P-KS Itu saja dulu.., jikalau saudara masih berkenan mewakili suara rakyat. #DemokrasiDikorupsi," sambung Arie.
4. Angga Dwimas Sasongko
Sutradara Angga Dwimas Sasongko pun menyampaikan unek-uneknya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Angga Dwi Sasongko resah dengan Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang belum lama ini disahkan, kebakaran hutan, hingga revisi KUHP yang kontroversial meresahkan masyarakat Tanah Air.
"Pak @Jokowi, dg pelemahan KPK, membiarkan pembakar hutan tak diketahui publik, RUU yang ngawur, pelanggaran HAM, pemerintahan anda sedang mencuri masa depan Jan Ethes, anak saya dan puluhan juta anak Indonesia lain yang berhak diwarisi Indonesia yg lebih baik," tulis Angga di akun Twitter-nya, seperti dikutip Kompas.com, Minggu (22/9/2019).
5. Joko Anwar
Sutradara Joko Anwar juga ikut mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar tak merestui revisi tersebut.
Lewat akun Twitter-nya, Joko Anwar, menandatangani dan membagikan tautan petisi daring untuk Jokowi.
"Presiden @Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna @DPR_RI. #SemuaBisaKena - Tandatangani Petisi! https://t.co/YJ1NkFEXek via @ChangeOrg_ID," tulis Joko seperti dikutip oleh Kompas.com, Senin (23/9/2019).
Sebelumnya, pada Jumat (20/9/2019), Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan kepada DPR RI agar menunda pengesahan revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai polemik.
