PPFI Desak Kemenkes Keluarkan Izin Syuting Plus Protokol Kesehatan, Deddy Mizwar Beberkan Alasannya
Pandemi covid-19 atau wabah virus corona yang menyerang dunia khususnya Indonesia, berdampak pada perekonomian industri perfilman Indonesia.
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi covid-19 atau wabah virus corona yang menyerang dunia khususnya Indonesia, berdampak pada perekonomian industri perfilman Indonesia.
Sudah tiga bulan ini produksi film layar lebar dan bahkan sinetron stripping terhenti, karena tidak mendapatkan izin keramaian atas wabah virus corona atau covid-19.
Sejumlah insan film pun bereaksi, mereka khawatir kondisi ini akan menghentikan produksi konten perfilman Indonesia.
Kekhawatiran ini menyusul rencana dibukanya bioskop untuk umum.
Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) mulai gerah dengan situasi seperti ini.
Lembaga yang berisi para sineas ini ingin sekali menjalankan produksi film Indonesia, namun tidak mau mengabaikan protokol kesehatan.
Baca: Ikuti Program Bayi Tabung, Asmirandah Absen Syuting Sejak Awal Tahun 2020
Baca: Trik Atasi Kolesterol yang Naik Selama di Rumah Saja Karena Pandemi Covid-19
Deddy Mizwar, ketua umum PPFI mengatakan kalau pihaknya sudah duduk bersama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk membahas soal protokol kesehatan, dalam proses syuting film Indonesia.
"PPFI itu sudah beberapa kali mendapatkan rapat pertemuan dengan Bekraf dan dari seminggu yang lalu sudah diberikan keputusannya soal hasil pertemuan ke Kementerian Kesehatan," kata Deddy Mizwar dalam wawancara virtual dengan awak media, Selasa (16/6/2020).
Hanya saja hasil rapat dengan Barekraf belum menemui titik terang dari Kementerian Kesehatan, perihal perizinan dibukanya lagi kegiatan proses syuting ditengah pandemi covid-19.
"Belum ada pengesahan soal perizinan proses syuting film. Tapi, untuk sinetron sudah ada yang jalan. Bahkan, mall saja sudah dibuka dengan protokol kesehatan tertentu," ucapnya.
Menurut Deddy, rumah produksi memberanikan diri memproduksi sinetron stripping, karena mementingkan konten layar televisi untuk menjadi penghibur masyarakat Tanah Air.
"Tapi permasalahannya, ini siapa yang mau bertanggung jawab jika ada yang terpapar? Apakah pemerintah menanggung biayanya?," jelasnya.
Oleh karena itu, Deddy Mizwar mendesak Kementerian Kesehatan segera mengeluarkan izin resmi proses syuting untuk sinetron dan juga film layar lebar Indonesia, yang salah satunya mengeluarkan sistematis soal protokol kesehatannya.
