TRIBUNNEWS.COM -  Simak kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 7 halaman 151 Kurikulum Merdeka dalam artikel berikut ini.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila kali ini membahas tentang bagian Bab 5: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas 7 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini bisa menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 7 Halaman 24 Kurikulum Merdeka Bab 1: Ayo Menganalisis

Berikut kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 7 Halaman 151 Kurikulum Merdeka:

Bab 5 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: Tabel 5.2

Soal : Apakah Indonesia sudah memenuhi unsur-unsur negara? Buktikan jika Indonesia telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara merdeka

Jawaban: Indonesia sudah memenuhi unsur-unsur negara yang menjadi syarat untuk menjadi negara yang berdaulat.

Pasalnya, Indonesia memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain yang menjadikannya sebagai negara yang berdaulat serta dihormati oleh masyarakat internasional.

1. Wilayah yang Pasti

Wilayah suatu negara bisa terdiri dari laut, udara, darat, dan ekstrateritorial. Keberadaanya sangat penting, jika tidak kedaulatan dan keberadaan suatu negara tidak dianggap. Wilayah negara menjadi tempat penduduk suatu negara menetap dan menyelenggarakan sistem pemerintahannya.

2. Rakyat/Penduduk yang Tetap

Syarat mutlak pertama pembentukan sebuah negara adalah adanya penduduk atau rakyat yang tetap. Rakyat menjadi unsur penting dalam suatu negara karena berperan sebagai penggerak supaya organisasi negara berjalan dengan optimal. Terbentuknya kelompok masyarakat karena manusia dalam kenyataannya adalah makhluk sosial (zoon politicon), sebagaimana pendapat Aristoteles.

3. Pemerintah yang berdaulat

Unsur-unsur terbentuknya negara yang ketiga adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Guna mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah serta membina tata tertib dalam masyarakat, maka perlu adanya suatu kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah negara.