Inkonsistensi KOI Terkait Pengiriman Equestrian ke SEA Games Myanmar
KOI sudah memastikan pengiriman muaythai, hoki, petanque, vovinam, dan equestrian ke SEA Games 2013 Myanmar.
Editor: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Olimpiade Indonesia, dikenal sebagai KOI, sudah memastikan pengiriman muaythai, hoki, petanque, vovinam, dan equestrian ke SEA Games 2013 Myanmar.
Semula, ke-5 cabor tersebut nyaris tidak bisa atau gagal diberangkatkan, karena sama-sama belum menjadi anggota KOI.
Berdasarkan peraturan peserta yang mengikuti SEA Games, yang boleh mengikuti ajang 'multievent' itu adalah cabor-cabor yang tercatat sebagai anggota resmi KOI.
Namun belakangan, kelimanya diketahui hanya terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), tapi tidak di KOI.
Namun, cabor-cabor tersebut bisa saja tetap ikut SEA Games. Dengan catatan, mereka bisa memenuhi target yang disepakati Satlak Prima dan KOI, yaitu meraih minimal medali perak.
DIPERTANYAKAN
Segera saja keputusan tersebut, khususnya terkait dengan equestrian, mengundang kontroversi. Pasalnya, equestrian yang akan diberangkatkan ke Myanmar adalah equestrian dibawah naungan Equestrian Federation of Indonesia (EFI). Sudah luas diketahui bahwa EFI bukan anggota KOI.
Yang menjadi anggota KOI adalah PP Pordasi, yang dalam hal ini membawahi komisi equestrian Indonesia atau Eqina. Diantara lima cabor bukan anggota KOI yang akhirnya 'dilegalisasi' keberangkatannya ke SEA Games Myanmar oleh KOI, equestrian memang satu-satunya cabor yang bermasalah.
Disebut bermasalah, ya karena adanya dualisme organisasi itu. Yakni, Eqina yang berada dibawah naungan PP Pordasi, dan EFI. Dalam koridor proses pembinaan equestrian itu sendiri, diketahui bahwa Eqina yang lebih menjadi pilihan dari para pemangku dan pelaku equestrian Tanah Air.
Diketahui bahwa mayoritas 'stakeholder' equestrian atau masyarakat equestrian Indonesia, terutama klub-klub equestrian, lebih suka menjadi anggota Eqina.
ADMINISTRATIF
Karena itu pula keputusan KOI terkait keberangkatan equestrian itu disebut-sebut sangat kontradiktif. Wajar jika masyarakat equestrian yang tergabung dalam Eqina meminta 'pertanggung-jawaban' KOI.
Di sisi lain, PP Pordasi juga harus secepatnya berkirim surat kepada KOI, mempertanyakan masalah itu. PP Pordasi adalah anggota KOI, dan Eqina yang membawahi equestrian sudah mempersiapkan diri menghadapi SEA Games.
Wajar jika KOI patut dimintai 'pertanggung-jawabannya' karena KOI juga yang sebelumnya menghendaki PP Pordasi turut mempersiapkan atlet equestriannya untuk ke SEA Games itu. Secara administratif KOI telah melayangkan surat kepada PP Pordasi, bahkan mengundang 'meeting' dalam rangka persiapan SEA Games dan seleksi nasional.