TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemungkinan bakal adanya dua kepengurusan organisasi tenis meja nasional sangat dimungkinkan sejauh masih adanya keterlibatan pihak ketiga yang secara tidak langsung meningkatkan eskalasi konflik diantara para pemangku kepentingan cabor ini.

Termasuk dengan adanya benturan diantara dua tokoh yang berpengaruh, yakni Wakapolri Komjen (Pol) Oegroseno dan Ketua DPR Marzuki Alie. Oegroseno sudah didapuk sebagai ketua umum PB PTMSI 2013-2017 dari Munaslub yang digelar 'Presidium' 23 pengprov PTMSI pada 31 Oktober 2013.

Sementara, Marzuki Alie baru didaulat menjadi ketua umum PB PTMSI 2014-2018 pada Munas yang dihelat KONI Pusat dan didukung 13 pengprov pada 4 Februari 2014.

Oegroseno dan Marzuki Alie sama-sama merasa sebagai pihak yang paling benar. Padahal, keduanya seperti tidak sadar tengah menari dari gendang yang ditabuh pihak lain.

"Terus terang kita harus kasihan kepada keduanya. Mereka sengaja dibenturkan oleh orang lain," ungkap Triyanto Saudin, ketua umum PB PTMSI 2000-2002.

Triyanto Saudin menyatakan, sudah bukan rahasia lagi jika pihak ketiga yang berada dibelakang layar dualisme kepengurusan tenis meja ini adalah Dato Tahir MBA, ketua umum PB PTMSI dua periode.

Tahir sudah menjabat ketua umum PB PTMSI 2002-2006, kemudian 2006-2011. Tahir juga menjabat Presiden SEATTA, Federasi Tenis Meja Asia Tenggara. Jabatan Presiden SEATTA ini cukup bergengsi dan prestiseus.

Triyanto Saudin 'menyerahkan' jabatan ketua umum PB PTMSI kepada Tahir melalui Rakernas yang kemudian dirubah menjadi Munaslub, 21 April 200

"Pada dua periode kepengurusannya sebenarnya kita harus angkat topi pada pak Tahir. Kita harus salut, cukup banyak terobosan yang dilakukannya, organisasi jalan, pembinaan jalan, prestasi juga tidak buruk," papar Triyanto Saudin.

Namun, Triyanto menyayangkan adanya ambisi Tahir untuk tetap 'menguasai' organisasi tenis meja nasional sehingga terkesan melakukan pemaksaan kehendak untuk menjadi ketua umum tiga kali berturut-turut, melalui Munaslub medio 2011 dan penghujung 2012 yang sama-sama tidak diakui oleh KONI Pusat.

"Mestinya pak Tahir legowo atau ikhlas saja," ujar suami dari Vivi Effendy, calon anggota DPD RI perwakilan DKI Jakarta nomor urut 33 itu.

Triyanto Saudin juga mengimbau 'stakeholder' tenis meja nasional untuk dapat berpikir positif dengan mengedepankan persatuan, kesatuan, dan kecintaan pada tenis meja.

"Jangan gunakan organisasi untuk kepentingan sesaat dan kelompok. Kekisruhan ini akan terus berlanjut jika para pemangku kepentingan masih tetap bersikeras untuk membela kelompok masing-masing. Yang menjadi korban adalah atlet, itu yang mestinya dipikirkan," terang Triyanto Saudin. (tb)