TRIBUNNEWS,COM. JAKARTA - Ketua Pengprov Pordasi DKI Jaya Alex Asmasoebrata mengatakan, seandainya  Court of Arbitration for Sport (CAS) memutuskan pengalihan kembali hak 'NF' equestrian ke PP Pordasi, maka pimpinan otoritas organisasi berkuda nasional harus merangkul kembali seluruh komunitas equestrian. 

"Saya tidak setuju jika PP Pordasi nantinya melepas pengelolaan disiplin equestrian
tersebut," ungkap Alex Asmasoebrata, Kamis (9/4).                       

Seperti diketahui, Badan Arbitrase olahraga Internasional (CAS) yang  bermarkas di Laussane. Swiss, selambat-lambatnya akhir bulan ini akan mengumumkan keputusan mereka atas banding yang diajukan oleh PP Pordasi.

Banding diajukan PP Pordasi sejak awal 2014 lalu setelah gugatan mereka terhadap Komite Olimpiade Indonesia (KOI) ditolak oleh Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia
(BAKI).            

KOI sendiri digugat karena dituding menjadi penyebab atas dialihkannya hak Federasi Nasional (NF) equestrian, dari Pordasi ke EFI (Equestrian Federation of Indonesia) oleh Federasi Equestrian Internasional (FEI).

Inti dari banding Pordasi ke CAS, agar hak NF equestrian yang saat ini dipegang oleh EFI, dialihkan kembali ke PP Pordasi.

Berikut tanya-jawab dengan Alex Asmasoebrata:                       

TANYA: Jadi, jika keputusan CAS memenangkan banding PP Pordasi, Anda tidak setuju jika pengelolaan berkuda ketangkasan dikembalikan kepada komunitas equestrian?                   

JAWAB: Saya tidak setuju. Hak NF itu sepenuhnya harus dipegang oleh PP Pordasi. Itu sudah menjadi mandat dari AD/ART kita. Tidak ada satu pun ketentuan dari AD/ART yang menyatakan diperbolehkannya hak pengelolaan equestrian kepada komunitasnya.                                        

TANYA: Tetapi bukankah komunitas equestrian sendiri yang tampaknya menginginkan hal itu?                                 

JAWAB: Yang sebenarnya lebih menghendaki pemisahan itu adalah para penggiat equestrian dari generasi muda. Jadi tidak semuanya. Kalau yang tua-tua atau senior, mereka pasti lebih suka keadannya seperti dulu, di masa ketika semua komisi bisa berjalan 'smooth' dibawah kendali pimpinan Pordasi.                                                          
Lihat, dari empat disiplin berkuda yang dinaungi oleh PP Pordasi, yakni equestrian, pacuan, polo dan peternakan, hanya equestrian yang bermasalah. Mestinya ini tidak perlu terjadi, seandainya pimpinan PP Pordasi tanggap sejak awal. Para penggiat atau pelaku equestrian dari kalangan muda ini mestinya banyak belajar dari sejarah. Kenapa equestrian bisa maju dan berkembang seperti sekarang? Jangan melupakan sejarahnya.                                 

TANYA: Karena situasnya sudah seperti sekarang ini, apakah mungkin PP Pordasi bisa mempersatukan kembali masyarakat equestrian?                             

JAWAB: Tanya ke pimpinan Pordasi dong, bisa nggak? Dulu pimpinan PP Pordasi pernah berjanji, akan menyelesaikan permasalahan atau kemelut equestrian ini dalam tempo satu
 tahun. Ternyata sampai sekarang masih belum menyatu juga. Kenapa bisa begitu? Tanya juga ke PP Pordasi.    

TANYA: Ada sebagian komunitas equestrian yang setuju jika PP Pordasi yang memegang hak NF equestrian itu. Ada juga yang meminta diadakannya munas atau kongres khusus untuk pemisahan equestrian dari PP Pordasi tersebut. Bagaimana yang sebaiknya
menurut Anda?