TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI yang dipimpin Teuku Riefky Harsya itu mengapresiasi usulan Satlak Prima untuk meninjau ulang kebutuhan anggaran dalam mempersiapkan atlet ke ajang multi-event internasional pada 2016. 

"Ini pertama kali kami dari Satlak Prima melakukan RDP dengan Komisi X. Respon dari Komisi X terhadap program kerja yang kami paparkan sangat positif. Benar-benar mereka menangkap esensi. Bahwa untuk meraih kemenangan di ajang internasional banyak elemen yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah dukungan anggaran," ungkap Komandan Satlak Prina, Achmad Soetjipto kepada wartawan usai RDP di Ruang Rapat Komisi X DPR RI Jakarta, Senin (19/1). 

Soetjipto yang didampingi Wakil Ketua, Anton Subowo, Wakil Ketua, Lukman Niode dan jajaran pengurus lainnya memaparkan anggaran yang dimiliki Satlak Prima untuk mempersiapkan atlet pada periode 2015 terbilang minim.

Hanya sebesar Rp 570 miliar. Untuk program persiapan 2016, Satlak Prima mengusulkan anggaran sebesar Rp 1 triliun. 

"Anggaran ini harus dibagi untuk tiga kegiatan. Rp 70 miliar diambil untuk mempersiapkan atlet menghadapi paralimpic," papar Soetjipto. 

"Jadi sangat minim dan nggak cukup," tandasnya. 

Mengacu pada kondisi tersebut, Komisi X sangat mengapresiasi usulan Satlak Prima untuk meninjau ulang kebutuhan anggaran. 

"Kebutuhan anggaran untuk persiapan atlet oleh Satlak Prima perlu ditinjau ulang. Karena model dan paradigmanya berbeda dengan sebelumnya. Sekarang ada peningkatan kompetisi yang lebih berkualitas, sport science yang lebih tajam.

Mengingat standar pagu anggarannya, Komisi X akan mendukung. Dengan catatan jelas catatan target dan rinciannya. Yang betul-betul detail," tutur Soetjipto. 

"Apabila logis dan realistis, Komisi X akan menerima. Bisa menjadi dasar anggaran tahun depan," jelasnya. 

Soetjipto menyambut baik respon Komisi X terhadap sejumlah usulan yang disampaikan dalam RDP. Komisi X dapat memahami bahwa untuk bisa meraih kemenangan dan prestasi di ajang olahraga banyak elemen yang harus dipenuhi. 

"Buka hanya elemen kepelatihan tetapi begitu banyak elemen. Termasuk dukungan anggaran. Semuanya harus dibenahi. Sangat banyak rekomendasi yang diberikan anggota Komisi X dan semuanya positif. Melihat dukungan ini, tentu kami harus bekerja lebih keras," urainya.

Di sisi lain, sambung Soetjipto, Komisi X juga meminta peran aktif Satlak Prima dalam membantu suksesnya perhelatan Asian Games 2018. 

Sejalan dengan misi tersebut, Komisi X meminta Satlak Prima untuk menjadi bagian dari Panitia Kerja AG 2018. 

"Kami akan jadi bagian dari Panja AG. Tugasnya memberikan saran-saran. Berkolaborasi dengan pemerintah,  KOI dan KONI untuk menjaga agar bisa terselenggara dengan baik. Sesuai dengan target yang ditetapkan. Tepat waktu, meriah dan sukses," kata Soetjipto. 

Lebih jauh mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) ini juga mengungkapkan keinginan Satlak Prima merekrut tiga konsultan olahraga asal Australia yang dipimpin Steven Birds.

"Ketiga konsultan ini ahli dalam strength condition dan recovery. Jadi, kehadiran mereka bisa mengatasi masalah peningkatan kondisi atlet dan mengembalikan kondisinya yang selama ini menjadi kendala.Selain itu, kehadiran mereka untuk meningkatkan kualitas pelatih yang tergabung dalam Satlak Prima," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya menyatakan pihaknya menghargai pemaparan satlak prima mengenai kerangka kerja strategis satlak Prima menuju AG 2018, kerangka kerja strategis satlak prima 2015-2018, proyeksi perolehan medali pada AG 2018 dan sinergitas satlak prima. 

"Kami mempertimbangkan masukan beberapa hal yang akan ditindaklanjuti pada raker/rdp dengan pemerintah c.q Kemenpora dan pemangku kepentingan bidang olahraga lainnya," ujar politisi Partai Demokrat ini. 

Selain itu, lanjut Riefky, pihaknya juga merekomendasikan penegasan pembagian tugas satlak prima terkait dengan penyelenggaraan maupun pengiriman atlet pada berbagai ajang multi event baik tingkat ASEAN, Asia maupun internasional 

"Komisi X mendukung pembenahan lembaga keolahragaan Indonesia sebagai format baru dari program prima yang diharapkan menjadi badan keolahragaan resmi dan permanen sebagai pusat kecemerlangan bagi pengelolaan atlet Indonesia," ujarnya. 

"Dukungan pembenahan aturan bagi pengembangan prestasi atlet nasional di ajang multi-event internasional melalui revisi Perpres No 22 tahun 2010 tentang Satlak Prima," tutur Riefky. 

Sedangkan terkait usulan Satlak Prima untuk melakukan tinjauan ulang kebutuhan anggaran, sebagai bahan evaluasi  penggunaan dana APBN, khususnya APBN-P 2015 oleh Satlak Prima, Komisi X DPR RI meminta Satlak Prima untuk memberikan dokumen lengkap  paling lambat tanggal 25 Januari 2016. 

Laporan keuangan Satlak Prima per-Januari-Desember 2015, termasuk rincian anggaran di APBN-P 2015 sejumlah Rp 395 miliar.