TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) diminta untuk mengkaji ulang pelaksanaan MotoGP di Indonesia.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani saat rapat koordinasi terkait penyelenggaraan MotoGP dan Asian Games 2018.

"MotoGP kesimpulannya Kemenpora diminta untuk mengkaji ulang komprehensif tentang kelayakan pelaksanaan motogp aspek legalitas, kemudian relevansi dengan masalah prestasi olahraga," ujar juru bicara Kemenpora, Gatot S Dewabroto kepada Tribunnews.com di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/1/2016).

Dalam rapat tersebut Puan Maharani mensyaratkan kepada Kemenpora untuk

Namun penentuan tuan rumah MotoGP dikembalikan kepada hasil kajian Kemenpora. Kemenpora mendapatkan tugas dari Kemenko PMK untuk mengkaji ulang pelaksanaan MotoGP.

"MotoGP kesimpulannya Kemenpora diminta untuk mengkaji ulang komprehensif tentang kelayakan pelaksanaan, aspek legalitas, kemudian relevansi dengan masalah prestasi olahraga."

Pelaksanaan MotoGP juga diminta untuk tidak terlalu membebani anggaran pemerintah.

"Itu pun dengan catatan harus jelas apa keuntungannya bagi Indonesia untuk mengeluarkan anggaran sebesar itu."

Kemenpora akan segera memberikan laporan terkait kelaikan pelaksanaan MotoGP sebelum tenggat waktu dari pihak Dorna pada Oktober 2016.