TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menuntut laporan aliran dana sosialisasi Asian Games 2018 sebesar Rp 61 Miliar secepatnya, agar segera ditindaklanjuti. Akuntabilitas pemakaian uang negara (APBN) harus terjaga dan dipertanggungjawabkan.

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam Pembangunan Manusia kebudayaan BPKP, Binsar Simanjuntak menegaskan kalau anggaran itu didukung berkas laporan lengkap seperti event, pengadaan barang dan jasa, tender dan lainnya sesuai peraturan maka bersih. Tetapi kalau ada indikasi korupsi, itu akan ada catatan buruk.

“Kami akan tegas akan hal itu dan tidak main-main dalam menindaklanjuti aliran dana Asian Games. Akuntabilitas harus terjaga dan itu tugas kami menjaga dana yang berasal dari negara, apalagi sudah ada instruksi presiden langsung. Jadi kami bisa langsung masuk lebih dalam,” ungkapnya, Selasa (16/2).

Menurutnya, kalau akuntabilitas itu tidak dijaga baik dan semakin melebar, pihak Kemenpora pun bisa terkena dampaknya, begitu juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang mengarap infrastruktur Asian Games.

Diakui, BPKP sudah meminta laporan pertanggungjawab tersebut minggu lalu dan mendapat kabar bahwa berkas tersebut saat ini tengah ditinjau di Inspektorat Kemenpora (pengawas internal).

“Jadi kami belum mendapat laporan dari pihak KOI dan akan kroscek ke Kemenpora karena datanya ada disana. Kan tidak mungkin data yang sama diberikan kedua belah pihak. Jadi BPKP belum melakukan audit, baru survei pendahuluan sambil pelajari petanya seperti apalagi tim penyelidikan yang bernama Tim Survei Pendahuluan Persiapan Asian Games 2018 baru masuk 10 terakhir ini,” urai Binsar.

Binsar juga mengakui mendengar adanya dugaan penyelewengan dana sosialisasi Asian Games saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI minggu lalu. Namun BPKP akan bekerja secara professional sesuai laporan yang ada.

“Kalau sudah melihat berkas, kami akan melakukan pendalaman laporan pertanggungjawaban KOI sebagai pencegahan. Saat ini baru pengumpulan data awal. Tapi kalau permintaan berkas kami ditolak atau dipersulit tak bisa masuk, tak masalah bagi kami artinya ada sesuatu yang tidak beres. Tapi nantinya pihak KOI sendiri yang akan repot karena menggunakan anggaran negara dan tak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kami tak mau seperti itu. Kami pun memprosesnya dengan hati-hati juga. Kalau sudah dapat laporannya secepatnya diproses,” urainya.

Namun, seharusnya pihak BPKP masuk pengawasan sebelum dana sosialisasi Asian Games 2018 cair dan digunakan.

“Tapi kan kami baru tahu saat adanya RDP kemarin dan ada penyimpangan. Saat ini kami belum mendapat peta kemana sebagian besar Rp61 milyar itu mengalir dan akan kami telusuri,” tanyanya.

Sementara Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Polhukam Lainnya, Djoko Prihardono mengatakan pihaknya akan mengumpulkan data mengapa dana sosialisasi bisa cair sebelum INASGOC terbentuk dan tidak adanya proses tender.

Pihaknya juga mempertanyakan 50 mobil operasional Asian Games 2018 yang terparkir di lapangan Popki Cibubur. Hal itu dikarenakan tidak maakan suk dalam anggaran pengadaan mobil pada APBNp2015 dan APBN 2016.

“Seharusnya semua harus ada data yang mendukung. Berbeda halnya kalau itu hibah dan dicatat belakangan,” tuturnya.