TRIBUNNEWS, COM.JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Steven Setiabudi Musa, meminta Gubernur DKI Jaya Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok untuk menjawab keresahan stakeholders berkuda terkait dengan rencana pembangunan sarana equestrian Asian Games XVIII/2018.

"Gubernur harus segera menjawab keresahan yang dialami para pemangku dan pelaku olahraga berkuda sekarang ini, khususnya equstrian atau berkuda ketangkasan. Kekisruhan ini hendaknya segera diakhiri, jangan sampai rencana pembangunan sarana equestrian tersebut jadi berlarut-larut mengingat ini proyek bangsa, sehingga nama negara kita juga jadi taruhannya," ungkap Steven Setiabudi Musa, Selasa (10/5).

Lebih jauh Steven Setiabudi Musa mengemukakan, jangan sampai pembangunan sarana equestrian Asian Games XVIII/2018 tersebut menjadi arena korupsi berjamaah dari pihak-pihak tertentu, mengingat kecenderungan untuk ke sana sepertinya sudah ada.

"Jangan sampai nantinya ada yang dapatkan keuntungan, sementara negara buntung. Kalau dari satu sarana cabor saja sudah dibuat sedemikian rumitnya, bagaimana dengan yang lain? Ini yang harus diantisipasi," jelas Steven Musa, yang lama berkarir sebagai wartawan olahraga sebelum terpilih sebagai anggota dewan pada Pemilukada 2014 lampau.

Ramai diberitakan, rencana pembangunan sarana berkuda ketangkasan Asian Games XVIII/2018 ini menjadi kontroversial dan membuahkan polemik berkepanjangan.

Untuk disiplin dari olahraga berkuda yang akan memperebutkan tujuh medali emas di Asian Games XVIII/2018 tersebut, sudah disetujui jika akan dibangun di lahan yang selama ini dimanfaatkan sebagai arena pacuan kuda Pulo Mas, Jakarta Timur.

Pemprov DKI sebagai pemilik lahan di kompleks pacuan kuda Pulo Mas sejak Januari 2016 lalu memberikan kewenangan kepada PT Pulo Mas Jaya untuk membuat sarana equestrian itu, sebagai bagian dari pengembangan kompleks pacuan kuda tersebut.

Sebenarnya, yang diberikan kewenangan untuk membangun sarana itu adalah PT Jakarta Propertindo, selaku BUMD milik Pemprov DKI Jaya. Belakangan PT Jakpro menguasakannya kepada PT Pulo Mas Jaya, salah satu anak perusahaanya, yang selama ini memang menjadi pengembang di kawasan Pulo Mas.

Keberadaan sarana equestrian Asian Games XVIII/2018 tersebut menjadi masalah besar ketika PT Pulo Mas Jaya merencanakan pembangunannya di keseluruhan lokasi yang mencakup arena pacuan kuda. Kontan saja hal itu memicu kegeraman stakeholders berkuda, khususnya para pelaku pacuan kuda, yang setiap bulannya menggelar kejuaraan pacuan kuda karena memang sangat digemari oleh masyarakat.

Dirut PT Pulo Mas Jaya, Landi Rizaldi Mangawaeng, berulangkali coba ditemui oleh PP Pordasi (Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia) pimpinan H. Mohammad Chaidir Saddak, MBA, dan Pengprov Pordasi DKI Jaya yang diketuai oleh Alex Asmasoebrata, Namun, Dirut PT Pulo Mas Jaya selalu menolak.

Dirut PT Pulo Mas Jaya baru bersedia menemui pimpinan PP Pordasi dan Pengprov Pordasi DKI Jaya setelah didesak oleh Kantor Kemenpora.

Kendati demikian, dari pertemuan di Kantor Kemenpora pada 28 April, serta saat raker dengan Komisi E DPRD DKI Jaya pada 3 Mei, Dirut PT Pulo Mas Jaya terkesan masih enggan untuk melakukan koordinasi dengan komunitas berkuda terkait dengan rencana pembangunan sarana equestrian Asian Games XVIII/2018 itu.

Padahal, dari hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) komunitas berkuda dengan Komisi X DPR RI yang dilakukan 24 April, pimpinan rapat Utut Adianto sudah mencatatkan jika dalam rencana pembangunan sarana equestrian Asian Games XVIII/2018 itu Dirut PT Pulo Mas Jaya wajib berkoordinasi dengan komunitas berkuda, khususnya pimpinan Pordasi.

Menpora Imam Nahrawi juga menekankan hal itu saat dirinya disambangi oleh pimpinan PP Pordasi dan Pengprov Pordasi DKI Jaya, pada 28 April.