TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi angkat bicara soal isu lolosnya sepakbola Jatim ke PON XIX Jabar dan penambahan kuota Provinsi.

Ditemui di kediamannya di Surabaya, Menpora mengatakan kabar penambahan kuota yang santer berhembus ini harus segera ditanggapi dan diputuskan oleh PB PON selaku pihak yang berwenang.

"Sejauh ini belum ada komunikasi dan belum ada keputusan apa-apa. Ya paling tidak kalau PB PON menanggap ini penting maka pasti akan berbicara dengan Menpora. Namun hingga kini baru dari Jawa Timur saja yang berkomunikasi dengan kami," kata Imam Nahrawi, Senin (4/7/2016).

Menurut Menpora sebenarnya penambahan kuota sepakbola yang ikut dalam gelaran PON sah-sah saja terjadi namun harus ada kesepakatan antara beberapa pihak diantaranya PB PON, KONI, dan PSSI.

"Kalau secara teknis memang diluar dari kesepakatan yang sudah diatur oleh PB PON Jabar maupun panitia pra kualifikasi hanya sekian tim yang lolos ya harus diikuti, tapi dalam konteks akomodasi kalau itu tidak mendapat respon yang memberatkan dari pihak-pihak lain maka itu bisa kita pertimbangkan dengan baik untuk penambahan kuota ini," jelasnya.

Menpora mengungkapkan hingga kini dari beberapa provinsi yang diisukan lolos PON XIX Jabar, baru dari Papua Barat yang sudah mengirim surat pada Presiden Jokowi.

"Belum ada surat dari masing-masing provinsi tersebut, yang sudah menyurati presiden hanya Papua Barat saja, mungkin provinsi yang lain kirim surat ke KONI dan PB PON saja," ungkap Nahrawi.

Sebenarnya dalam kondisi ini pihak PB PON yang lebih berhak untuk memutuskan secara teknis, sebab sesuai aturan pemerintah hanya memiliki koridor mendukung secara finansial dan ikut membantu memutuskan masalah besar yang terjadi.

"Ini wewenang PB PON karena tugas kita tidak sampai ke teknis, kalau pemerintah hanya mendukung secara finansial dan mendukung kebutuhan yang besar," terangnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, isu lolosnya ke empat Provinsi untuk cabang olahraga (cabor) sepak bola, yakni Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat dan isu keputusan PB PON menambah kuota dari 12 menjadi 16 tim untuk bisa bertanding di PON XIX Jabar kencang berhembus.

Keempat tim tersebut di Pra PON bulan Maret lalu membuat surat protes kepada PB PON. Karena saat Pra PON, empat tim tersebut menilai banyaknya kontroversi.(Dya Ayu/Surya)