PPI Minta Kemenpora dan KPK Awasi Penggunaan Anggaran PON Jabar
Peran Kemenpora dan KPK sebagai yang berwenang perlu melakukan supervisi agar uang rakyat tidak diselewengkan.
Penulis: Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presidium Pemuda Indonesia (PPI) mendatangi kantor Kemenpora, Selasa (13/9/2016) siang.
PPI meminta atensi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 Jawa Barat.
"PON Jabar seharusnya mengusung akuntabilitas supaya tak terjadi proses penyelewengan anggaran dari pemerintah pusat," kata Ketua PPI, Rudy Darmawanto di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta.
Rudy menambahkan peran Kemenpora dan KPK sebagai yang berwenang perlu melakukan supervisi agar uang rakyat tidak diselewengkan.
Ajang olahraga akbar empat tahunan ini dalam laporan Gubernur Jabar sekaligus Ketua Panitia Besar PON, Ahmad Heryawan mencapai Rp 2,3 Triliun.
Di kesempatan yang sama, Ketua Forum Pemuda Betawi, Rahmat menegaskan agar PON Jabar mengedepankan sportifitas.
"Ada penjadwalan yang berbentrokan sehingga di cabang olahraga tertentu atlet tidak bisa tampil dalam dua nomor. Ini seharusnya bisa dievaluasi kembali," pungkas Rahmat.
Pada perhelatan PON 2016 ini akan ada 44 cabang olah raga yang diperlombakan, dengan 2.492 medali dan 756 diantaranya adalah medali emas.
PON yang akan berlangsung 17 September hingga 29 September di provinsi Jawa Barat itu akan ada 5.533 atlet yang berlaga dibantu 4.071 tim pendukung atlet.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.