TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia (PP Pordasi) tampaknya tengah diterpa badai.

Sebanyak 10 Pengurus Provinsi (Pengprov) Pordasi meminta kepada ketua umum PP Pordasi untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PP Pordasi.

"Kami menunggu jawaban atas jadwal pelaksanaan Munaslub Pordasi ini paling lambat sudah kami terima pada 31 Oktober 2016," ungkap Alex Asmasoebrata, Ketua Umum Pengprov Pordasi DKI Jaya, Minggu (16/10) sore di Pulomas, Jakarta Timur.

Kehendak agar PP Pordasi menggelar Munaslub tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat konsolidasi organisasi Pordasi yang digelar Minggu (16/10) di sekretariat Pengprov Pordasi DKI Jaya,kompleks pacuan kuda Pulomas, Jakarta Timur.

Rapat‎ konsolidasi ini diikuti belasan perwakilan dari 10 Pengprov Pordasi. Mereka membubuhkan tandatangannya di lembaran kesepakatan tersebut.

Ke-10 perwakilan pengprov yang meminta diselenggarakannya Munaslub Pordasi itu adalah Alex Asmasoebrata (DKI Jaya), H.Harsoyo (DI Yogyakarta), H.Mochamad Ru'i (Jatim), Ir.H.Marjoni Hendri (Riau), H.Gusrial (Sumatera Barat), Titin Fatima (Kalimantan Barat), AP.Sabar (Kalimantan Selatan), H.Andi Raden Manai (Sulawesi Barat), Meiki Onibala (Sulawesi Utara), dan Jerry Manafe (Nusa Tenggara Timur).
H.Raja Sapta Ervian, Ketua Umum KONI DKI Jaya, diagendakan hadir pada rapat konsolidasi ini, namun belakangan membatalkan kedatangannya.

Apa yang mendasari keinginan dari representasi 10 Pengprov Pordasi yang juga menyebutkan diri sebagai forum pengprov itu? Ada lima poin yang disebutkan.

Pertama, tidak dijalankannya dengan baik dan tuntas hasil rapat-rapat komisi yang telah diplenokan pada saat Munas di Solo akhir 2015 oleh ketua umum, seperti pembentukan tim kecil untuk membahas persiapan PON (XIX/2016) dan revisi AD/ART.

Kedua, belum dilaksanakannya pengukuhan terhadap Pengurus Pusat Pordasi (periode 2015-2019) oleh KONI Pusat sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Ketiga, pelaksanaan PON XIX/2016, khususnya di pacuan kuda yang sempat hampir tidak bisa dilaksanakan karena dicederai dengan adanya wild-card bagi kuda-kuda tuan rumah (Jabar) yang langsung masuk final, sehingga tidak sesuai dengan semangat sportivitas, fairplay dan olympiasm. Terkait dengan (wild-card) itu ketua umum PP Pordasi dianggap tidak netral dan tidak mampu mengatasi masalah wild-card tersebut untuk kepentingan bersama anggota Pordasi.

Keempat, sampai saat ini PP Pordasi tidak mempertahankan lapangan pacuan kuda Pulomas yang merupakan aset nasional yang belum tergantikan untuk pacuan kuda.

Kelima, pernyataan ketua umum PP Pordasi dihadapan Pengprov Pordasi Riau yang menyebutkan ingin mengundurkan diri sebagai ketua umum PP Pordasi.

Mengenaai tuntutan Munaslub dari perwakilan 10 Pengprov Pordasi ini Tribunnews‎ sudah mencoba menghubungi Ketua Umum PP Pordasi H.Muhammad Chaidir Saddak, MBA yang tengah berada di Bangkok, Thailand, mendampingi tim equestrian (berkuda ketangkasan) Indonesia berlaga di Kejuaraan Equestrian Junior ASEAN yang dihelat Sabtu dan Minggu.

Hingga berita ini dibuat Muhammad Chaidir Saddak belum dapat dimintai tanggapannya, pesan dan telepon Tribunnews ‎belum direspon. Walau demikian, seperti disampaikan beberapa pengprov lainnya, dalam hal mempertahankan keberadaan gelanggang pacuan kuda Pulomas Muhammad Chaidir Saddak sudah berjuang keras.

"Ketum Pordasi sejak awal sudah bertekad untuk mempertahankan keberadaan arena pacuan kuda Pulomas. Ia tidak mempermasalahkan arena untuk equestrian Asian Games 2018 dibuat secara megah, namun tetap dengan tidak harus menghilangkan trek untuk pacuan," papar H.M.Munawir, Wakil Ketua Umum PP Pordasi bidang pacuan yang juga Ketua Pengprov Pordasi Jawa Tengah.

Munawir kemudian menjabarkan beberapa langkah yang sudah dilakukan Muhammad Chaidir Saddak dalam upayanya mempertahankan arena pacuan kuda Pulomas tersebut. Diantaranya, dengan menghadap Menpora Imam Nahrawi, serta melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI dan juga hearing dengan Komisi E DPRD DKI, yang membawahi bidang olahraga.

Yang diharapkan dari mereka adalah dukungan agar pembangunan sarana berkuda ketangkasan Asian Games 2018 tidak harus menghilangkan trek pacuan kuda. Intinya, arena untuk equestrian dibuat bagus, sementara gelanggang pacuan kuda bahkan dapat turut disempurnakan.

Dalam keseluruhan upayanya untuk mempertahankan arena pacuan kuda Pulomas tersebut Ketum Pordasi selalu membawa serta Alex Asmasoebrata selaku Ketua Pengprov Pordasi DKI Jaya.tb