TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) PBSI di Surabaya yang dijadwalkan berlangsung 30 Oktober -1 Nopember 2016 mulai memanas.

Forum Pengprov PBSI Pendukung Calon Ketua Umum Wiranto mendesak Panitia Penyelenggara Munas mengganti Fuad Basya sebagai Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua PBSI masa bhakti 2016-2020.

Usulan tersebut tertuang dalam Surat yang dilayangkan Forum Pengprov PBSI Pendukung calon Ketua Umum Wiranto Kepada Ketua Steering Committee Munas PBSI 2016 tertanggal 18 Oktober 2016.

Surat itu ditanda tangani Ketua Pengda PBSI DKI Jakarta Alex Tirta , Ketua Pengda PBSI Jawa Barat Lutfi Hamid dan Ketua Pengda PBSI Lampung Abdullah Fadri Auli.

Dalam Surat tersebut tidak disebutkan secara rinci tentang alasan ditolaknya nama Fuad Basya sebagai Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal calon Ketua Umum PBSI masa bhakti 2016-2020.

Hanya saja Forum Pengprov PBSI pendukung Wiranto mengusulkan nama Ketua Dewan Pengawas Yacob Rusdianto  sebagai pengganti Fuad Basyah.  

“Untuk menjaga Netralitas dan Objektifitas kami mengusulkan Yacob Rusdianto yang tidak duduk di Kepengurusan PBSI masa bhakti 2012-2016 dan juga tidak menjabat di kepengurusan Pengprov PBSI dapat ditunjuk  menggantikan Fuad Basya,” tulis surat tersebut.

Fuad Basya mantan Kapuspen TNI saat ini juga mengemban tugas sebagai Wakil Ketua Umum PBSI 2012-2016. Posisi rangkap Fuad Basya ini dituding kubu Wiranto akan menguntungkan calon Pertahana  yang juga akan maju dalam Munas nanti.

Ketua Steering Committee Munas PBSI , Anton Subowo yang juga Presiden Bulutangkis Asia BAC Selasa (25/10) membenarkan adanya surat Forum Pengprov Pendukung Wiranto yang mengusulkan agar nama Fuad Basya sebagai Ketua Tim Penjaringan dan penyaringan Calon Ketua Umum PBSI diganti.

“Ya selaku ketua Steering Comitte saya telah menerima surat tersebut.tetapi dengan sisa waktu yang hanya tinggal beberapa hari lagi menjelang Munas  sulit untuk memenuhi keinginan itu," ujar Anton Subowo yang juga Sekjen PB PBSI .

Anton Subowo berjanji  pada saat verifikasi dukungan kepada para calon Ketua, pihaknya akan bersikap terbuka dan netral .

“Saya selaku steering comitte akan mengedepankan netralitas dan tidak memihak, serta siap memfasilitasi agar proses verifikasi ini berjalan secara transparan," Kata Anton Subowo.

Ia juga mengemukakan , jika ada kenginan pihak yang mengusulkan adanya pergantian dan mengusulkan Nama Yacob Rusdianto sebagai ketua, sulit untuk dipenuhi.

"Mungkin sebagai saksi bisa saja dihadirkan nanti pada saat verifikasi, “ kata Anton.

Forum Pengprov Pendukung Wiranto itu juga melayangkan protes terkait dengan tata cara dan mekanisme surat dukungan kepada Calon Ketua Umum seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan PP PBSI No.054/0.3/X/2016.

Dalam Surat tersebut pada Poin V persyataran bakal calon ketua umum mendapat dukugan secara tertulis sekurang-kurangnya 10 pengurus propinsi yang sah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Umum.

Mekanisme ini dinilai Pendukung Wiranto tidak fair dan akan menguntugkan calon pertahana.Untuk itu mereka mengusulkan untuk dirubah bahwa Surat dukungan ditandatangani Ketua Umum Pengrov adalah sah.

Kemudian Surat dukungan ditandatangani Ketua Umum Pengprov dan Seretaris Umum adalah sah. Dan Surat dukungan ditandatangani Ketua umum Pengprov dan Wakil Sekretaris umum adalah sah.