TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengprov ISSI DKI melalui Ketuanya, Dito Ariotedjo, meminta dan memaksa agar konflik atau dualisme yang sengaja dibuat di KONI DKI untuk diakhiri.

ISSI sebagai salah satu anggota KONI dan pemilik suara sah di musorprov 2017 lalu sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi pasca musorprov KONI DKI yang lalu.

Bahwa siapapun yang terpilih dalam Musorprov Koni DKI 2017 di hotel grand whiz kelapa gading adalah keputusan sah para anggota sesuai AD/ART yang juga disaksikan oleh wakil ketua umum KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno.

"Konflik yang terjadi sekarang tentunya sangat merepotkan kami para cabor yang memiliki jajaran pelatih dan atlit yang mengandalkan dana dari pemprov melalui KONI untuk bisa berlatih. Hampir 6 bulan honor tidak diterima karena mekanisme yang ada dibekukan, dan pemprov pun tidak memberikan solusi lain," ungkap Dito Ariotedjo.

Seperti yang telah diketahui, pasca Musorprov Koni yang menunjuk Doddy Amar sebagai Ketua KONI DKI 2017-2022 tidak dihadiri oleh Kadispora Bpk Ratiyono, beberapa hari kemudian terjadi musorprov lagi yang menunjuk Yudi Suyoto sebagai ketua dan langsung disetujui oleh Kadispora DKI. Maka terjadilan konflik dualisme yang seolah-olah dibuat dengan sengaja.

Dito mengatakan bahwa bagi pihaknya, pengurus cabor sepeda, siapapun ketua yang sah hasil musorprov tidak menjadi masalah asal mampu menjalankan visi misi yang yang disampaikan saat maju sebagai Ketua KONI DKI.

Oleh karena itu harus ada kesepahaman dari seluruh stake holder bahwa olahraga bukan mengenai kekuasaan, tetapi bagaimana berlatih untuk mendapatkan prestasi.

"Cukuplah kita berebut kekuasaan karena atlit dan pelatih yang akan dan telah menjadi korbannya. Dengan prestasi Sea Games Indonesia yang anjlok, sudah saat nya kita Introspeksi dan evaluasi ke dalam," ungkap Dito Ariotedjo.

Konflik dualisme KONI DKI yang berujung pada berhentinya KONI mendistribusikan honor pelatih dan atlit dari dana Hibah Pemprov saat ini sangat menyusahkan program pembinaan cabor sepeda pasca PON 2016 menuju PON 2020.

Dengan hasil rakernas PB ISSI 2017 yang merekomendasikan usia atlit sepeda di PON 2020 dibawah 21 tahun, maka Pengprov DKI yang hampir semua atlitnya sudah senior harus segera melakukan pencarian dan pembinaan atlit junior untuk 2020.

Hal tersebut tentu membutuhkan dana yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh Pengprov ISSI, krn pada akhirnya atlit tersebut juga akan membawa nama DKI Jakarta.

Sekum ISSI DKI Ardima Rama Putra menambahkan, pihaknya harus mencari solusi secepat mungkin dan salah satunya meminta pemprov DKI turut aktif dalam menyelesaikan konflik ini. ISSI DKI harus sesegera mungkin memulai seleksi atlit baru dan berharap bantuan dari swasta seperti JiExpo yang selama ini telah menyediakan venue untuk event sepeda di Jakarta tetap berlanjut.

"Begitupun dukungan instansi seperti Kodam Jaya dan Polda metro jaya. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas dukungan dari sektor swasta dan instansi tersebut," tutur Ardima Rama Putra.

Jakarta yang akan menjadi tuan rumah Asian Games dan Asian Para Games 2018 tentu membutuhkan iklim olahraga yang kondusif, dan konflik KONI DKI akan menjadi preseden buruk dalam menyambut agenda olahraga besar di jakarta.

ISSI DKI meminta agar Gubernur saat ini maupun Gubernur terpilih yang akan dilantik nantinya punya solusi cepat dalam menanggapi konflik ini.

Pencopotan Kadispora DKI dirasa perlu karena beliau tidak menunjukan kearifan dan kebijaksanaan dalam konflik ini.