"Pelaksanaan Muskotlub PBSI Medan hanya opsi alternatif yang dijadikan pintu masuk oleh Tim Investigasi untuk merekomendasikan pemberhentian saya dan pembekuan Pengprov PBSI Sumut. Kita bisa lihat dari apa yang terjadi pada saat kegiatan sosialisasi dan pengembangan daerah di Hotel Niagara. Tim Investigasi dengan mengatasnamakan PP PBSI berusaha menggiring peserta pertemuan untuk mengusulkan musprovlub Pengprov PBSI Sumut. Namun karena pengurus dari pengkab PBSI Serdang Bedagai mempertanyakan sekaligus memperingkatkan kemungkinan resiko yang akan mereka tanggung. Akhirnya, rencana untuk mengajukan musprovlub pun dibatalkan," papar Johannes.

"Jadi, seandainya dalam pertemuan di Hotel Niagara skenario mereka berhasil menggiring pengkab/pengkot PBSI Sumut untuk menuntut musprovlub Pengprov PBSI Sumut, maka pelaksanaan muskotlub PBSI Medan tidak akan pernah dipersoalkan," kata Johannes.

Meski berbeda secara teknis namun pada prinsipnya, menurut Johannes, apa yang dia alami bersama kepengurusan Pengprov PBSI Sumut hampir sama dengan kejadian yang menimpa mantan juara dunia Icuk Sugiarto yang dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pengprov PBSI DKI Jakarta oleh PP PBSI.

"Kalau praktik-praktik seperti ini dibiarkan terus, akan jadi preseden buruk ke depan. Masa pengurus pusat bisa berhubungan langsung dengan pengkab/pengkot tanpa sepengetahuan pengprov? Bukankah ini namanya intervensi?" tanya Johannes.

"Harapan saya PP PBSI dapat bersikap bijak. Jangan membiarkan segelintir oknum pengurus mengobok-obok aturan. Kasihan atlet karena merekalah yang paling merasakan dampak dari pembekuan ini. Karena mereka tidak bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan," ujar Johannes.

Johannes berkeyakinan keputusan pembekuan yang diambil oleh segelintir oknum pengurus PP PBSI di luar sepengetahuan Wiranto sebagai Ketua Umum.

Karena itu, pihaknya ingin bertemu dengan Wiranto untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.

"Sejak dibekukan pada 9 Agustus lalu. PP PBSI tidak pernah membuka ruang dialog dengan kami. Kami memang sudah pernah dipanggil untuk menjalani sidang dengan agenda pembelaan diri di Kantor PP PBSI di Cipayung, pada 12 September lalu. Tetapi tidak ada dialog dalam sidang tersebut. Pak Alex Tirta selaku pimpinan sidang mewakili Ketua Umum Wiranto hanya meminta kami menyampaikan pembelaan diri. Mereka hanya mendengarkan tanpa memberikan tanggapan. Bagaimana bisa ada penyelesaian kalau tidak ada dialog?" tutur Johannes.

Ketua Dewan Penasehat Pengprov PBSI Sumut yang juga Ketua Umum Pengkab PBSI Deli Serdang, Datuk Selamat Ferry menambahkan pihaknya telah menyerahkan surat permohonan audiensi dengan Ketua Umum PP PBSI yang juga menjabat sebgai Menkopolhukam, Jenderal Wiranto.

"Surat sudah kami serahkan melalui Sekretariat Kemenkopolhukam Jakarta, pada Senin (9/10). Surat diterima oleh staf Sekretariat Kemenkopolhukan, Suhanda.

Besar harapan kami Pak Wiranto berkenan memenuhi permintaan kami untuk beraudiensi. Sehingga kami dapat menjelaskan duduk perkaranya, secara obyektif dan riil," pungkas Datuk Selamat Ferry.