Tribun Sport
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pendaftaran Calon Ketum KONI Pusat Sebaiknya Jangan Dibatasi kata Ngatino

Sekjen Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI), Ngatino mengaku sempat tidak sependapat adanya persyaratan tentang pencalonan Ketua Umum KONI Pusat

Pendaftaran Calon Ketum KONI Pusat Sebaiknya Jangan Dibatasi kata Ngatino
ist
Spanduk Pendaftaran Calon Ketum KONI Pusat 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI), Ngatino mengaku sempat tidak sependapat adanya persyaratan tentang pencalonan Ketua Umum KONI Pusat periode 2019-2023 dalam Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) di Jakarta, 2 Juli mendatang.

Dia mengusulkan agar KONI Pusat lebih fleksibel dengan memberikan kesempatan lebih banyak calon ketua umum mengingat KONI Pusat dalam sorotan sehubungan kasus dana hibah dari Kemenpora.

"Kasus dana hibah Kemenpora itu harus menjadi pelajaran. Tidak ada salahnya jika dalam Musornaslub KONI dibuka kesempatan lebih banyak calon yang mendaftar sehingga peserta punya pilihan memilih yang terbaik," kata Ngatino.

Usulan yang disampaikan Ngatino ini terkait dengan perkembangan politik saat ini. Dia tidak ingin pencalonan ketua umum KONI Pusat periode 2019-2023 terseret ke ranah politik.

"Olahraga itu kan menunjung tinggi sportivitas. Jadi, tidak perlu ada unsur politis dalam pencalonan ketua umum KONI Pusat," tegasnya.

KONI Pusat telah menetapkan persyaratan untuk bakal calon minimal didukung 21 cabang olahraga (PB/PP) dan 10 KONI Provinsi. Sementara total jumlah suara yang diperebutkan dalam Musornas itu adalah 101 dengan rincian 66 cabang olahraga, 34 KONI Provinsi plus 1 unsur KONI lama.

"Kalau bisa jangan sampai terjadi calon tunggal. Bisa saja persyaratan yang telah ditetapkan tidak diubah tetapi dibuka kesempatan bagi PB/PP dan KONI Provinsi bisa memberikan surat dukungan kepada dua bakal calon. Dan, saya rasa itu jalan terbaik sehingga tidak menimbulkan gesekan ke depan," jelasnya.

Perlu diketahui, kata Ngatino, tantangan KONI Pusat ke depan cukup berat. Apalagi, KONI Pusat tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dana APBN dalam menjalankan program pembinaan prestasi olahraga Indonesia.

"Saya sepakat dengan apa yang dikatakan pak Sesmenpora Gatot Dewa Broto yang menyatakan figur ketua umum KONI Pusat tidak lagi sepenuhnya mengandalkan dana APBN tetapi mencari terobosan dana dari swasta dengan menjadikan olahraga sebagai industri," jelasnya.

Untuk itu, Ngatino lebih setuju jika dukungan diberikan kepada tokoh olahraga dan pengusaha menjadi Ketua Umum KONI Pusat terpilih bisa menjamin organisasi bisa berjalan sampai akhir masa periodenya.

Seperti diketahui pendaftaran bakal calon akan ditutup hingga 21 Juni. Hingga kini baru dua nama yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum KONI periode 2019-2023 yakni Muddai Madang dan Letjen TNI (Purn) Marciano Norman.

Persyaratan minimal didukung 21 cabang olahraga (PB/PP) dan 9 KONI Provinsi terkesan mengekang demokrasi di olahraga. Itu artinya calon yang bakal muncul dipastikan tak akan lebih dari tiga.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Toni Bramantoro
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas