TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Munculnya nama Letjen (Purn) Marciano Norman sebagai calon tunggal Ketua Umum KONI 2019-2023 dianggap tak menyalahi aturan.

Aturan dan persyaratan yang ada memang memungkinkan hal itu terjadi, pada Musornas KONI 2 Juli 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

Marciano dianggap telah memenuhi persyaratan yang ada dalam Keputusan Rapat Anggota KONI Tahun 2019 dan sesuai dengan Pasal 32 ayat 5 huruf (g) Anggaran Dasar KONI serta Keputusan Ketua umum KONI Pusat Nomor 4B.

Sebaliknya calon lain, Mudai Madang tak mampu memenuhi semua persyaratan yang ada.

Peter Layardi, Ketua Umum PTMSI menyatakan dalam pencalonan Ketua Umum KONI Pusat, sudah dibentuk Tim Panjaringan dan Penyaringan (TPP).

“Soal pencalonan ini sudah ada aturan yang dibuat. Bahkan aturan itu sudah disosialisasikan sejak lama. Jadi tidak ada alasan lagi, kalau sampai seorang calon tidak bisa memenuhi syarat minimal itu. Nah, kalau sampai gagal, berarti dia kurang siap atau bisa saja persiapannya tidak matang,” ungkap Peter.

Selain itu Peter menyatakan jika pihak PTMSI sudah dilobi oleh Marciano Norman sejak lama.

“Langsung Pak Marciano melakukan koordinasi dengan kami. Ini bukti keseriusan beliau. Sementara calon lain tidak pernah menghubungi kami,” kata Peter.

Bagi Peter, tidak sepantasnya ada pihak-pihak yang tetap memaksakan diri untuk diadakan pemilihan ketua umum nanti.

“Ibaratnya Pilpres lalu, jika ada calon yang memenuhi persyaratan minimal dukungan partai tentu tak boleh mencalonkan diri. Dalam hal ini di KONI pun sama, jika tak ada syarat minimal maka harus berbesar hati menerima kenyataan tidak lolos,” tutur Peter.

Sosok Marciano sendiri dinilainya sebagai figure yang tepat dalam memimpin KONI.

“Beliau sangat perhatian dengan dunia olahraga. Saya yakin dengan kesunguhan beliau KONI akan lebih baik lagi ke depannya,” ucap Peter.

Bahkan diri pengalaman, Marciano juga sangat dikenal di kalangan masyarakat olahraga.

“Dukungan dari KONI daerah dan pengurus cabang olahraga adalah bentuk kepercayaan itu,” kata Peter.

Lebih lanjut, Peter meminta agar semua pihak menghormati aturan dalam pemilihan Ketua Umum KONI kali ini. “Jangan sampai ada usaha-usaha untuk menggagalkan atau mengubah aturan yang sudah disepakati dan dibuat sebelumnya,” tambah Peter.

Pemilihan secara aklamasi menurut Peter sah-sah saja sejauh memenuhi syarat yang dibuat dan aturan yang ada.

“Jadi ini sah saja jika ada calon tunggal,” tuturnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Kurash Indonesia (PB Ferkushi) Mayjen TNI Hafil Fuddin, mempunyai pendapat yang sama.

“Peraturan dan aturan yang sudah disepakati bersama harusnya menjadi panglima bagi kita dalam berorganisasi. Jadi mari kita tegakkan aturan yang ada itu,” ujar Hafil Fuddin.

Apalagi aturan dalam pencalonan Ketua Umum KONI kali ini sudah disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

“Jadi mari kita taat aturan yang ada. Kalau sampai aturan yang sudah ada ini dilanggar, maka ke depan pasti akan ada gangguan-gangguan lagi dan tentunya tidak baik bagi olahraga nasional,” kata Hafil.

Bagi calon ketua sendiri, sebaiknya memang mempersiapkan diri dalam pencalonan dengan baik dan matang.

“Jadi jangan sampai kita gagal dalam menggalang dukungan lalu aturan yang sudah ada diubah begitu saja. Ini tidak baik,” ucap Hafil.

Suara netral datang dari Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI). Menurut Edi Nurinda, Wakil Sekjen Bapomi, menyatakan tekadnya untuk mendukung Musornas KONI mendatang.

“Pada prinsipnya kami ini netral, meskipun kami juga punya hak suara di Musornas nanti. Pasalnya kami adalah organisasi fungsional yang notabene perwakilan dari pemerintah. Siapa pun yang terpilih nanti tentu akan kami dukung. Intinya seperti itu,” jelas Edi.

Selain itu, ia juga berharap dalam Musornas nanti agar bisa dilaksanakan dengan baik, jujur, fair serta sesuai dengan aturan yang sudah disepakati.

“Bagi kami yang terpenting, adalah ketua nanti bisa memajukan pembinaan olahraga nasional,” jelas Edi.