Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan PB Djarum terkait adanya ekploitasi anak pada audisi beasiswa bulutangkis Djarum kini sudah menemui kesepekatan.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Menpora Imam Nahrawi pun memanggil KPAI dan PB Djarum untuk membahas permasalahan ini.

KPAI Diwakili oleh Komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty, Ketua KPAI Susanto, sedangkan PB Djarum diwakili Pengurus Lius Pongoh. Turut hadir pula Sekjen PP PBSI, Achmad Budiharto.

“Siang ini kita melakukan rapat koordinasi dengan KPAI, PB Djarum, PBSI bersama Kemenpora untuk membahas masalah yang sangat penting bagi masa depan olahragan khususnya bulutangkis,” kata Menpora, Kamis (12/9/2019).

“Pertemuan yang saya pimpin bertujuan untuk mencari solusi agar audisi bulutangkis tetap berkesinambungan dengan sejumlah catatan penting dan sesuai ketentuan yang berlaku,” sambungnya.

Dari hasil pertemuan tersebut melahirkan bahwa PB Djarum sepakat mengubah nama yang semula bermana audisi umum beasiswa PB Djarum 2019 menjadi audisi umum beasiswa bulutangkis tanpa menggunakan logo, merek dan brand image Djarum. 

Untuk KPI, KPI sepakat untuk mencabut surat KPAI tanggal 29 Juli 2019 tentang permintaan pemberhentiaan audisi Djarum, jadi sama-sama ada jalan keluar terbaik. 

Akan tetapi, PB Djarum akan melakukan konsolidasi secara internal guna melanjutkan audisi di tahun 2020 dan seterusnya dengan mengacu kepada kesepakatan yang telah diambil oleh pertemuan hari ini di Kemenpora.