Zainudin Amali akan Berkomunikasi dengan PB PON Soal Nagita Slavina
Zainudin Amali mengatakan dirinya bakal berbicara langsung dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Papua terkait penunjukkan Nagita S
Penulis: Abdul Majid
Editor: Toni Bramantoro
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid
TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan dirinya bakal berbicara langsung dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Papua terkait penunjukkan Nagita Slavina menjadi ikon PON XX Papua.
Pasalnya, penunjukkan Nagita Slavina menjadi ikon PON XX Papua kini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat.
“Terkait dengan Nagita jadi ikon PON Papua, saya akan komunikasi dengan PB PON supaya mempertimbangkan lagi daripada ini menjadi kontroversi yang berkepanjangan,” kata Menpora Amali, Jumat (4/6/2021).
“Saya akan komunikasi dengan pihak Raffi Ahmad dan Nagita karena memang kan mereka ini profesional saja. Mereka ditunjuk PB PON dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana kesepakatan dan kemudian menjadi kontroversi,” sambungnya.
Menpora Amali menegaskan soal penunjukkan itu, pihaknya tidak tahu dan tidak pernah berkomunikasi dengan PB PON.
Begitu pun dengan adanya kabar bahwa penunjukkan Nagita Slavina jadi ikon PON merupakan keinginan Presiden, Menpora Amali menegaskan bahwa hal itu tidak benar.
“Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa pemerintah pusat tidak tahu menahu dengan keputusan ini. Kamit tidak diajak untuk konsultasi, Menpora apalagi kalau ada yang mengaitkan ini keinginan Presiden, beliau sama sekali tak tahu menahu,” tegasnya.
Untuk membuat permasalahan itu tuntas, Menpora dijadwalkan bakal berkomunikasi dengan PB PON,
Ia memahami apa yang dilakukan PB PON ini dalam hal mempublikasikan penyelenggaraan PON XX Papua dan itu kewenangan PB PON.
“Kami memahami mungkin saja tujuan dari PB PON ini agar masyarakat secara luas bisa mengetahui, mungkin saja tujuannya itu dan memang ini harus dikomunikasikan dengan berbagai pihak,” kata Menpora Amali.
“Di dalam pembagian tugas ini menjadi kewenangan PB PON tetapi kalau sudah menyangkut area publik yang akhirnya jadi kontroversi kami pemerintah akan berkomunikasi dan kami ajak komunikasi, biar mereka memutuskan sendiri bagaimana supaya menjadi baik dan kami yang akan kasih masukan,” pungkasnya.