TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak pernah terbesit dalam benak dr Rheza Maulana akan begitu besarnya gelombang hujatan saat dirinya menerima jabatan sebagai Wakil Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) sesuai SK menteri semenjak 30 Juni 2021 mendampingi Ketua LADI, dr Mustafa Fauzi.

Gelombang hujatan di media sosial itu terjadi setelah bendera Merah Putih tidak bisa dikibarkan tatkala Tim Bulutangkis Indonesia menjadi juara Piala Thomas 2020 beberapa waktu lalu. 

Belakangan hujatan itu menjadi tantangan apalagi dr Rheza Maulana dan Mustafa Fauzi hadir demi mendukung keberadaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dilahirkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada era kepemimpinan Menpora Zainudin Amali.

Apalagi, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menerapkan no medical and doping control no game (tanpa menerapkan kesehatan dan pengendalian doping tidak ada pertandingan) pada setiap pelaksanaan single maupun multi event internasional.

"Kami hadir untuk memperbaiki LADI agar lebih profesional dan independen. Kini, kami juga harus berjuang untuk bisa melepas jeratan sanksi WADA agar Merah Putih kembali berkibar di ajang single maupun multi event internasional. Ini menjadi tugas prioritas kami yang diberikan pak Menpora Amali yang terus dipantau Presiden Jokowi," ungkap Rheza Maulana yang ditemui, Senin (25/10/2021). 

Tadinya, kata Rheza Maulana, ada kekhawatiran LADI akan berjuang sendiri untuk melepaskan jeratan tersebut. Namun, strategi Menpora Amali membentuk Satgas Percepatan Pembebasan Sanksi WADA dan dukungan berbagai pihak termasuk media yang membuka benang merah terjadinya sanksi terhadap LADI telah menimbulkan ikatan Merah Putih yang kokoh demi mengembalikan nama baik bangsa dan negara di forum olahraga internasionaĺ.

"LADI mengucapkan terimakasih kepada KOI, KONI Pusat dan berbagai pihak termasuk media yang telah memberikan masukan positif dalam rangka melepas jeratan sanksi WADA. Terimakasih pun kami ucapkan kepada Bapak Presiden Jokowindan juga Bapak Menpora Zainudin Amali yajg terus mendukung dan memfasilitasi langkah kami. Ikatan Merah Putih yang kokoh ini menambah kepercayaan LADI," tuturnya.  

Langkah Ketua Satgas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA, Raja Sapta Oktohari yang menemui Presiden WADA, Witold Banka kemarin, kata Rheza Maulana,  merupakan terobosan yang sangat baik. Dengan demikian, katanya, LADI akan bekerja secara marathon dalam upaya menyelesaikan 24 pending matters terkait sanksi LADI.

"Konsentrasi LADI saat ini bagaimana secepatnya menyelesaikan 24 pending matters. Soal penyebab terjadinya sanksi WADA ataupun adanya issue mengenai keterlibatan oknum dalam sanksi ini biarlah Satgas yang melakukan investigasi apalagi pak Presiden Jokowi sudah meminta hasilnya diumumkan kepada publik," ujarnya. 

"Ke depan, penanganan LADI harus lebih profesional, independent dan modern sesuai keinginan pak Menpora Amali dan pak Raja Sapta Oktohari," tambahnya. 

Pembenahan LADI memang harus dilakukan. Pasalnya, apabila pending matters tidak diselesaikan dalam waktu dekat, Indonesia pun terancam tak bisa menjadi tuan rumah regional, kontinental, hingga kejuaraan dunia atau ajang besar lainnya.

Dampaknya juga berpengaruh terhadap Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Superbike World Championships di Mandalika, Lombok (November), tiga turnamen bulu tangkis BWF di Bali (November-Desember), dan MotoGP pada Maret 2022 mendatang.