TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengkritisi pencapaian KONI DKI Jakarta pada PON XX Papua 2021 meski mengusung moto "Ayo Bung Rebut Kembali".

Seperti diketahui kontingen DKI hanya menempati posisi kedua klasemen akhir dibawah Provinsi Jawa Barat dan gagal menjadi juara umum.

"Saya sedih untuk kedua kalinya kita gagal meraih juara umum di PON. Padahal hampir Rp 1 triliun anggaran kita kucurkan untuk KONI DKI," ungkap Prasetyo Edi Marsudi dihadapan 60 Pemilik suara KONI Provinsi DKI Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Pras, begitu Prasetyo Edi Marsudi disapa, mengaku DKI kalah di PON Papua selain itu, DKI tidak bisa mempertahankan atletnya yang hengkang ke daerah lain.

"Kita kalah. Kita tidak bisa mempertahankan atlet dan terbukti atlet kita yang memperkuat daerah lain menjadi lumbung emas. Masak DKI Jakarta yang luar biasa kalah dengan provinsi lainnya. Janjinya (Ketua Umum KONI Provinsi DKI Jakarta) ke kita kan Juara Umum. Hasilnya mana," tutur Pras.

Pada pelaksanan PON XIX Jawa Barat 2016, DKI meraih posisi ketiga. Pimpinan kontingen diemban oleh Djamhuron P Wibowo dan Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Raja Sapta Ervian.

Sementara pada PON XX Papua DKI berada di posisi kedua dengan pimpinan Kontingen Hidayat Humaid dan Ketua Umum KONI DKI Djamhuron P Wibowo.

Pras yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat KONI DKI itu mengingatkan dalam memilih calon Ketua Umum pilihlah pengurus yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian. Jangan yang normatif dan copy paste program dari pengurus lama.

"Jangan lagi pilih calon Ketua Umum yang hanya cari makan di KONI. Minimal calon ketum itu mantan atlet karna dia faham dunia itu. Pilihlah 'Orang Gila' artinya dia sudah cukup dengan dirinya, dan melihat jabatan adalah pengabdian," kata Pras.

Pras kemudian memberikan pilihan kepada pemilik suara agar memilih calon dari Cabor yang sukses membina atlet secara berjenjang. Nantinya setelah dia terpilih (menjadi Ketum) kedepannya tentu akan memperhatikan nasib cabor," ujar Pras.

Pras juga mengingatkan Ketua Umum KONI DKI Jakarta dan Pengurus Harian untuk melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran (LPJ).

"Sampai dengan hari ini kita belum menerima LPJ," selorohnya.