Masa Jabatan PP Pordasi Segera Berakhir, Komunitas dan Pengprov Desak Munas Segera Digelar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masa jabatan Pengurus Pusat (PP) Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) akan segera berakhir pada akhir Januari mendatang.

Oleh sebab itu, Komunitas equestrian, komunitas pacu dan Pengurus Provinsi Pordasi di seluruh Indonesia mendesak agar segera diadakan Musyawarah Nasional (Munas).

Komisi Equestrian PP Pordasi 2015 - 2019 Jose Rizal Partokusumo, mengatakan munas perlu segera digelar lantaran adanya keprihatinan dan kekhawatiran insan olahraga berkuda di Indonesia.

“Kami menuntut segera diadakan munas, karena masa bakti 4 tahun kepengurusan 2020 - 2024 pada 31 Januari 2024 bakal habis,” ujar Jose, dalam keterangan resminya, Rabu (17/1/2024).

“Sementara mereka (pengurus Pordasi 2020-2024) dengan jumawa dan gelap mata menggunakan SK KONI untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan, yang tidak sesuai dengan AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) versi terakhir tahun 2020,” tegasnya.

Menurut Jose, pengurus Pordasi saat ini menafikan otonomi indepedensi organisasi Pordasi, yang bukan merupakan organisasi underbow KONI Pusat.

Maka dari itu, pemerhati olahraga berkuda itu pun menuntut agar pengurus Pordasi taat azas berdasarkan AD ART.

Jose juga mengaku telah berkomunikasi langsung kepada Pejabat berwenang di PP Pordasi.  Namun, Alih-alih direspons, PP Pordasi memilih mengadakan pembahasan transformasi organisasi.

“Di mana letak sense of crisis dari mereka PP Pordasi? Sementara itu fokusnya soal lain, yaitu transformasi organisasi dengan pemisahan disiplin-disiplin olahraga berkuda menjadi federasi terpisah satu dengan yang lain, yang tetap di bawah Pordasi sebagai konfiderasi,” ungkap Jose.

Jose juga sempat membeberkan Pesan singkat dari pejabat tinggi PP Pordasi kepada pengprov Pordasi dengan komunitas berkuda alasan transformasi organisasi dengan mengutip Statuta FEI dan Keputusan CAS tahun 2015.

Jose menyatakan PP Pordasi salah mengartikannya dan beropini tanpa dasar rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selama kurun periode sejak Keputusan CAS 2015 sampai hari ini, Indonesia rutin menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam Event World Jumping Challenge.