TRIBUNNEWS.COM - Perselisihan antara An Se-young vs Federasi Badminton Korea Selatan (BKA) kini memasuki babak baru.

Terbaru, aturan BKA yang dinilai seperti wajib militer jadi sorotan.

Diketahui, konflik antara An Se-young vs BKA memang urung menemui titik temu.

Hal itu bermula ketika An Se-young sukses meraih medali emas Olimpiade Paris 2024, ia justru secara tegas mengkritik BKA saat melalukan sesi wawancara.

Sebelum berlaga di Olimpiade Paris 2024, An Se-young mengaku mengalami masa sulit dengan adanya cedera yang membalutnya.

Namun, An Se-young beranggapan jika BKA tak serius dalam menangani masalah cedera yang ia alami.

Alhasil, An Se-young berjuang sendirian dan akhirnya tetap bisa meraih hasil maksimal dengan torehan medali emas Olimpiade Paris 2024.

Pernyataan An Se-young itu pun langsung menghebohkan dunia badminton, bahkan sampai menjadi topik hangat di media sosial Indonesia.

Makin menjadi, kini manajemen BKA disorot media.

Baca juga: China Minta An Se-young Dinaturalisasi Gegara Konflik dengan Federasi Badminton Korea

Seperti yang diungkap Korea Times, BKA dinilai menerapkan aturan yang melanggar hak asasi manusia.

Yakni soal peraturan yang mewajibkan atlet mematuhi perintah pelatih setiap saat, saat pertandingan maupun di luar latihan.

Bahkan, pedoman tersebut secara gamblang tertulis di laman resmi BKA.

Tertuang sebagai berikut:

"Mematuhi instruksi dan perintah pelatih selama latihan dan kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar perkampungan atlet"  juga "tidak membolos latihan atau meninggalkan tempat latihan tanpa izin dari pelatih," bunyi aturan BKA.

Baca juga: Keinginan An Se-young Pakai Sponsor Pribadi Ditolak Federasi, Pemerintah Turun Tangan

Aturan tersebut dinilai berlebihan.

Anggota Parlemen dari partai oposisi Partai Demokrat Korea, Kang Yu-jung, pun turun tangan.

Masih dikutip dari sumber yang sama, Kang secara tegas mengkritik aturan tersebut.

Kang menilai jika aturan itu lebih berat daripada saat melakukan wajib militer.

"Bahkan di militer, ruang lingkup perintah yang harus dipatuhi terbatas pada 'perintah dalam tugas atasan," kata Kang.

Secara tegas, Kang menilai jika aturan itu sudah ketinggalan zaman dan berharap bisa segera direvisi.

Konlik antara An Se-young vs BKA memang sukses bikin heboh.

Alih-alih merayakan raihan medali emas, pemerintah Korea Selatan justru dibuat pusing dengan perselisihan An Se-young vs BKA.

Pemerintah Korea Selatan melalui Kemenpora juga sudah melakukan proses penyelidikan dan investigasi.

Segala bentuk upaya penyelidikan dan investigasi sudah dimulai sejak Senin (12/8/2024).

Menarik disimak hasil yang akan dirilis oleh pemerintah Korea atas investigasi yang dilakukan.

(Tribunnews.com/Isnaini)