Disebut Ogah Bayar Fee Hosting MotoGP Mandalika 2024, Pemda NTB Berkilah
Pemda NTB menampik ketika disebut ogah membayar hosting fee gelaran MotoGP Mandalika 2024, karena anggaran digunakan Pildaka hingga PON.
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Dwi Setiawan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) berkilah ketika disebut tidak mau membayar hosting fee gelaran akbar MotoGP Mandalika 2024.
Melalui Sekertaris Daerah Provinsi NTB H Lalu Gita Ariadi, menyampaikan bahwa pihaknya bukan tidak mau membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2024.
Melainkan ingin mengetahui lebih dulu bagaimana mekanisme pembayaran yang dilakukan pemerintah pusat.
"Bukan tidak sanggup membayar hosting fee, hanya saja pihaknya perlu mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran dan berharap pembiayaan dilakukan oleh pemerintah pusat," kata mantan Penjabat Gubernur NTB itu, dikutip dari TribunLombok.
Ramai desas desus MotoGP Mandalika 2024 batal beberapa waktu lalu terkait hosting fee.
Kini terkait pembayarannya, pemerintah pusat diharapkan untuk bisa memberi uluran bantuan.
Pasalnya beban pembayaran hosting fee yang pada tahun ini diserahkan ke Pemerintah Daerah NTB sebesar Rp 231 miliar, belum bisa dilakukan.
Hal ini dikarenakan anggaran daerah digunakan untuk pembiayaan atlet yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) dan pelaksanaan Pilkada 2024.
"Pemprov NTB saat ini fokus pada penyelenggaraan Pilkada serentak yang mana cukup menyedot banyak anggaran," kata Lalu Gita Ariadi.
Gita berharap untuk pembayaran hosting fee tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), seperti pada gelaran MotoGP Mandalika tahun-tahun sebelumnya.
"Mungkin mau coba-coba saja, daerah juga tidak bisa menerima di tengah jalan karena setiap rupiah yang dianggarkan sudah ada mekanismenya," kata Gita
Mantan Penjabat Gubernur NTB itu menjelaskan sejak awal pemerintah pusat dan daerah sudah mengambil peran masing-masing dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika.
Mulai Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (Bizam) di Lombok Tengah yang dibangun Angkasa Pura, Jalan Bypass dibangun Kementerian PUPR dan peningkatan fasilitas RSUD NTB yang digarap Pemprov.
Baca juga: Cara Melobi Dorna agar MotoGP Mandalika 2024 Tak Batal Digelar, Bayar Hosting Fee Belakangan
"Sampai kita meminjam Rp500 miliar untuk rumah sakit, untuk meningkatkan kapasitas," kata Gita.
