TRIBUNNEWS.COM – Ketika ketegasan terhadap penyelesaian konflik dualisme organisasi sepak bola di tanah air diperlukan, sikap pemerintah pusat justru terkesan gamang. Ini ditunjukkan dengan adanya dua surat yang dikirimkan Menteri Pemuda dan Olahraga Ad Interim, Agung Laksono.

Jika dalam suratnya yang dikirimkan melalui faksimil dini hari sekitar pukul 02.00 WIB disebutkan dia tidak memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kongres sebelum diverifikasi Join Committe, Agung pada Senin (10/12/2012) sekitar pukul 12.30 WIB kembali melayangkan suratnya melalui Pemprov Kalteng. Akibatnya, pihak pemerintah daerah pun ikut dibuat bingung sehingga buru-buru melakukan klarifikasi melalui wartawan.

“Kami baru terima surat lagi dari Plt Menpora. Isinya tidak melarang atau merekomendasikannya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami persilahkan PSSI apakah mau melanjutkan (kongres) atau tidak,” ujar Sekda Kalteng Siun Jarias, kemarin petang.

Sebelumnya, Pemprov turut melakukan pelarangan terhadap pelaksanaan KLB sehingga acara yang semula dijadwalkan berlansung di aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, harus pindah tempat ke Hotel Aquarius. Itu pun tak bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kongres digelar darurat di lobi hotel.

“Lima hari sebelum kongres PSSI dilaksanakan, tidak ada masalah. Tapi pagi tadi, kita ada terima fax dari Plt Menpora, ya kita harus menjalankannya,” timpal Siun.

Dalam surat yang diterima Pemprov kemarin siang, Menpora menyatakan tidak berwenang memberi rekomendasi atau melarang dilaksanakannya kongres PSSI maupun KPSI. Untuk itu, melalui surat tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah pusat melepaskan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kongres PSSI ataupun KPSI.

“Intinya sudah surat yang dikirim pemerintah pusat kepada kami, wajib dijalankan dan dilaksanakan. Kalau hanya omongan, ya kami tidak ikuti. Ini surat yang dikirim, ya kami mau tidak mau mengikutinya,” imbul sekda. (ami)