Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Disiplin (Komdis) PSSI memberikan sanksi larangan beraktifitas di sepakbola nasional selama 10 tahun kepada enam anggota Komite Eksekutif (Exco).

Anggota Exco yang diberikan hukuman yaitu, Wakil Ketua Umum PSSI Farid Rahman, Bob Hippy, Tuti Dau, Sihar Sitorus, Widodo Santoso, dan Mawardi Nurdin.

Ketua Komdis PSSI, Hinca Pandjaitan mengatakan, keenam anggota Exco PSSI dinilai melanggar asas kepatutan di dalam organisasi PSSI dikarenakan membuat notulensi rapat palsu.

Seperti diberitakan, di tengah proses mulusnya penyelesaian kisruh PSSI dan sepakbola Indonesia lewat KLB PSSI 17 Maret 2013, beredar surat hasil rapat Exco PSSI pada 7 Maret 2013 yang ditandatangani 7 dari 11 Exco PSSI, termasuk Djohar, Ketua Umum PSSI.

Dalam surat itu diputuskan soal 18 Pengprov PSSI yang dilanda dualisme buat jadi voters dalam KLB PSSI 17 Maret 2013 yang direncanakan berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta.

Namun notulensi palsu yang diberikan ke Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Farid Rahman Cs itu dibantah oleh Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin. Bahkan Djohar dengan tegas menyebut surat itu palsu.

"Sebelum KLB kita menemukan notulensi palsu yang dibuat oleh keenam Exco tersebut. Atas dasar inilah kami mengambil putusan sanksi seperti ini," tuturnya.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, putusan pemberian sanksi kepada enam Exco merupakan keputusan yang definitif. Putusan dari Komdis sekaligus menegaskan putusan sela yang sempat dikeluarkan pada beberapa waktu yang lalu.

"Keputusan ini sifatnya definitif. Kita resmi memecat enam Exco. Komdis menjatuhkan sanksi larangan aktif kepada enam Exco tersebut untuk mengikuti kegiatan sepakbola nasional di bawah naungan PSSI selama sepuluh tahun," tegasnya.

Hinca Pandjaitan menambahkan, Surat Keputusan (SK) mengenai sanksi tersebut sudah diterbitkan dan akan segera didistribusikan oleh Sekjen.

Komdis PSSI memberikan waktu selama dua minggu kepada enam anggota Exco untuk melakukan banding.

"Sudah diterbitkan dan diteruskan kepada mereka yang bersangkutan. Putusan ini sudah berlaku sejak 8 April lalu. Kami mempersilahkan mereka untuk mengajukan banding maksimal dua minggu setelah putusan ditetapkan," tambahnya.