TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite Hukum PSSI, yang juga anggota DPR RI Djamal Aziz menilai keputusan Polres Sidoarjo Jatim yang tidak memberi ijin penyelenggaraan laga final pra musim Inter Island di stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu mendatang adalah langkah mundur dan kesalahan berpikir aparat keamanan.

Penegasan itu disampaikan Djamal Aziz menanggapi sikap Polres Sidoarjo yang mengakibatkan PT Liga Indonesia sebagai operator Inter Island terpaksa mengambil keputusan menunda laga puncak yang mempertemukan Arema Malang dan Persib Bandung tersebut.

"Ini langkah mundur dan kesalahan paradigma berpikir. Mengapa? Karena kompetisi itu membentuk kualitas pemain, dari situ lahir bahan baku pemain untuk tim nasional, yang nantinya akan mengibarkan Merah Putih di kancah internasional. Lha kalau dengan pertimbangan bahaya kericuhan, terus sedikit-sedikit dihambat, ya kita tidak pernah maju," tukas Djamal melalui rilis PSSI, Kamis (23/1/2014) di Jakarta.

Dijelaskan Djamal, aparat kepolisian itu sudah dilengkapi sarana dan anggaran dari negara untuk bertugas memastikan terjadinya ketertiban dan keamanan dalam dinamika masyarakat.

"Kalau tidak ada dinamika, ya tidak perlu dijaga atau ditertibkan. Wong memang nggak ada aktivitas. Padahal, dinamika masyarakat itu keharusan, dan itu menggerakkan semua sektor di negara ini, termasuk ekonomi," ujarnya.

Sebagai otoritas tertinggi di sepakbola, PSSI, yang tugasnya dilindungi UU No.3/2005, akan mempersoalkan pola pendekatan kepolisian dalam perijinan aktivitas pertandingan sepakbola.

"Yang lucu, orang mau demo gak perlu ijin, cukup pemberitahuan, padahal demonya mau menghujat negara. Sebaliknya organisasi resmi menggelar pertandingan yang menggerakkan banyak sektor dan kepentingan olahraga nasional, harus ijin dan dipersulit," selorohnya. (tb)