Indonesia Police Watch Minta Polda Jatim Batalkan Ijin Kongres PSSI 2015
tanda-tanda kericuhan konflik dan bentrokan massa di kongres itu sudah terlihat Kamis 16 April malam
Editor: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengatakan Polda Jatim harus mencabut ijin dan membatalkan serta membubarkan Kongres PSSI 2015 di Surabaya yang akan berlangsung 18 April 2015.
Sebab tanda-tanda kericuhan, konflik, dan bentrokan massa di kongres itu sudah terlihat Kamis 16 April malam.
“Potensi rusuh pada Kongres PSSI 2015 ini sangat besar. Tentu itu sangat riskan bila diteruskan. Untuk itu, Polda Jatim harus mencabut izin dan membatalkan Kongres itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap Neta dalam siaran persnya, Jumat (17/4/2015).
Tanda-tanda kericuhan Kongres PSSI di Surabaya sudah terlihat saat diskusi tentang Persebaya Surabaya di stasiun televisi lokal di Gedung Graha Pena, Surabaya, Kamis malam berlangsung ricuh karena diserbu massa berseragam ormas tertentu.
Selain merusak dan memukul pembicara, massa juga memaksa membubarkan acara. Akibat hal ini, ratusan bonek melakukan serangan balasan kepada para penyerbu.
Para bonek juga mendatangi Polda Jatim untuk melaporkan penyerangan tersebut. Selain itu, bonek juga bakal mengepung Hotel JW Marriott tempat acara kongres akan berlangsung.
“Pembubaran kongres itu merupakan tindakan prefentif agar keamanan dan situasi kamtibmas kota Surabaya terjaga dan berjalan kondusif dan aman, mengingat lokasi kongres berada di tengah tengah kota dan pusat perekonomian Surabaya,” jelas Neta.
Selain itu, IPW juga mengimbau agar PSSI dan panitia kongres segera memulangkan seluruh peserta kongres demi keamanan mereka, untuk kemudian nantinya PSSI memindahkan lokasi kongres ke tempat yang aman.
“PSSI, panitia, dan peserta Kongres PSSI harus menyadari bahwa olah raga dan sepak bola sangat syarat dengan nilai – nilai fairplay, sehingga sikap jiwa besar dan demi keamanan orang lain (masyarakat) harus menjadi pedoman, sehingga tidak mengedepankan arogansi, apalagi mengancam ketertiban masyarakat,” papar Neta.