Asdian: Pemerintah Sebaiknya Dampingi dan Pantau PSSI
Menpora bisa berperan penting dalam memulihkan kembali status di mata FIFA, yaitu dengan mencabut pembekuan PSSI dan memberikan izin pertandingan.
Penulis: Sigit Nugroho
Editor: Dewi Pratiwi
Laporan Wartawan Harian Super Ball, Sigit Nugroho
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - FIFA telah menjatuhkan sanksi terhadap PSSI. FIFA akan mencabut sanksinya jika Menpora mau mencabut pembekuan PSSI dan menggelar kembali kompetisi yang dikelola PSSI.
Namun apakah syarat itu akan dipenuhi Menpora. Pasalnya Menpora menyiapkan berbagai cara untuk melakukan intervensi, melalui Tim Transisi dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Bahkan Tim Transisi berencana menggiring PSSI untuk melakukan Kongres Luar Biasa untuk memilih pengurus PSSI baru.
Jika sudah begini apakah voter dan anggota PSSI bersedia mengikuti cara dari Menpora? Menanggapi itu, Direktur Teknik Semen Padang, Asdian mengatakan, hal itu sulit dilakukan, karena PSSI punya tata cara penyelenggaraan kongres.
"PSSI sebagai organisasi punya aturan AD/ART. Jadi yang bisa menyelesaikan ini adalah secara aturan organisasi. Pemerintah tidak bisa ikut campur. Jika intervensi dilakukan, justru akan menyalahi aturan dan statuta PSSI. Yang hanya bisa dilakukan Menpora adalah mendampingi dan memantau kinerja PSSI," kata Asdian kepada Harian Super Ball, Minggu (31/5/2015).
Asdian menerangkan, Menpora bisa berperan penting dalam memulihkan kembali status di mata FIFA, yaitu dengan mencabut pembekuan PSSI dan memberikan izin pertandingan.
"Agar perdamaian di dua pihak bisa berjalan lancar, sebaiknya PSSI juga mencabut gugatannya di PTUN. Lalu bisa dijalin kerjasama untuk sama-sama memperbaiki sepakbola kita," ujar Asdian.
Asdian berharap Menpora tidak memanfaatkan momen pemberian sanksi dari FIFA untuk menekan PSSI dan tetap melakukan intervensi.
"Jika pemerintah (Menpora) memiliki data yang valid terkait mafia di PSSI, sebaiknya bisa dibuktikan. Kalau perlu tangkap oknum-oknumnya. Jangan membekukan federasinya dan melarang kompetisinya. Sebaiknya tiru seperti yang dilakukan FBI terhadap pimpinan FIFA yang korupsi. FBI tegakan hukum tapi tidak membekukan FIFA. Bahkan pemilihan presiden FIFA pun masih bisa dilakukan," jelas Asdian.
Menurut Asdian, pemerintah wajib melakukan pantauan terhadap PSSI dan kompetisi, tetapi jangan sampai berkonflik dengan PSSI.
"Jika pemerintah ingin memperbaiki sepakbola sebaiknya mendampingi dan bekerjasama dengan PSSI untuk sama-sama memajukan prestasi kita. Konflik yang tidak kunjung selesai pun justru memperpanjang sanksi yang diberikan oleh FIFA," tutur Asdian.
Dengan turunnya sanksi dari FIFA, tambah Asdian, maka seluruh klub dan anggota PSSI hanya bisa menunggu langkah lanjutan dari PSSI dan Menpora.
"Sebagai manajemen klub, saya hanya bisa menunggu islah bisa dilakukan. Pada prinsipnya kami mendukung perbaikan dan memang harus dilakukan. Namun cara perbaikannya sebaiknya tetap di rel aturan organisasi yang benar. Jangan melakukannya dengan dasar kekuasaan atau kepentingan tertentu," tambah Asdian.
Asdian juga belum menentukan nasib timnya. Saat ini, manajemen Semen Padang sudah meliburkan pemain dengan memberikan 20 persen gaji. Itu didasari pertimbangan, kompetisi musim depan akan bisa digelar pada September 2015.
"Jika sudah begini, siapa yang bisa memastikan kompetisi musim depan akan digelar sesuai perkiraan, yaitu pada September 2015. Oleh karena itu, kami akan membicarakan terkait kontrak pemain. Idealnya memang kontrak pemain diputus, karena bisa dipastikan kompetisi otomatis berhenti seiring dengan sanksi yang diberikan oleh FIFA," papar Asdian.