TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA - Mantan anggota Komite Etik FIFA, Suryadharma 'Dali' Tahir mengkritisi Menpora Imam Nahrawi dan Anggota Tim Transisi Zuhairi Misrawi terus saja memberikan keterangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Bukan hanya masalah  sanksi FIFA terhadap PSSI tetapi klaim terhadap sukses pelaksanaan Turnamen Sepakbola Piala Presiden 2015.                          

"Saya miris melihat manuver Kemenpora dan Tim Transisi yang mengaku bisa melobi FIFA dan mengklaim sukses Piala Presiden tanpa PSSI atas kerjanya. Apa yang disebutkan mereka itu tidak benar sama sekali," kata Dali Tahir di Jakarta, Senin (19/10).

Mengapa demikian? Dali menyebut peserta Piala Presiden yang merupakan klub-klub peserta ISL itu lahir berkat adanya PSSI. Begitu juga dengan suporter klub-klub peserta Piala Presiden. 

"Siapa pun paham bahwa Persib Bandung, Sriwijaya FC dan klub lainnya peserta Piala Presiden serta suporternya itu lahir karena adanya PSSI. Itu dibangun bertahun-tahun dan bukan dengan kerja instan. Jadi,

Tim Transisi dan Menpora Imam Nahrawi tak berhak mengklaimnya," katanya.

Yang lebih mengenaskan lagi, kata Dali, klaim utusan FIFA/AFC yang akan datang ke Indonesia awal November 2015 mau mendengarkan penjelasan Tim Transisi.

"Janganlah memberikan penjelasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sepakbola. Yang jelas, FIFA itu tidak akan pernah mentolerir intervensi pemerintah. PSSI itu terkena sanksi FIFA karena adanya intervensi pemerintah," tegasnya.

Menurut Dali, ketegasan FIFA yang mengharamkan campur tangan pemerintah bukan hanya terjadi terhadap Indonesia. Federasi sepak bola Kuwait, KFA juga disanksi FIFA karena intervensi pemerintah.

Dengan terkena sanksi, tim nasional Kuwait dan klub-lub negara yang masih peringkatnya masih di atas Indonesia itu tidak akan bisa tampil di turnamen internasional di bawah naungan FIFA.

Sebelum menjatuhkan sanksi, Komite Eksekutif FIFA pada akhir September lalu sudah memperingati KFA untuk mengakhiri intervensi pemerintah.

Sayangnya hingga tengat waktu yang ditentukan, situasi tidak berubah sehingga FIFA menjatuhkan sanksi. Padahal, Kuwait punya kedudukan hebat di federasi olahraga dunia.

Yakni, menempatkan Syekh Ahmad Sabah sebagai Presiden Olympic Council OF Asia (OCA) dan juga sebagai anggota anggota EXCO FIFA tidak berpengaruh dalam menyelamatkan nasib Kuwait.

“Syekh Ahmad yang punya jabatan di FIFA saja tidak bisa berbuat apa-apa. Sanksi FIFA itu hanya bisa dicabut jika KFA dan anggotanya (klub-klub) bisa menjalankan aktivitas dan kewajibannya secara independen, tanpa intervensi pemerintah. Begitu juga sanksi Indonesia bisa dicabut jika SK pembekuan yang ditandatangani Menpora Imam Nahrawi dicabut. Marilah kita mengikuti aturan yang ada bukan malah melanggar aturan yang sudah ditetapkan FIFA,” paparnya.

Kuwait bukan pertama kali merasakan sanksi FIFA. Pada tahun 2007 dan 2008 mereka juga sempat terkena hukuman. Jatuhnya hukuman dari FIFA bakal menghentikan perjuangan timnas Kuwait di Kualifikasi Piala Dunia 2018.

Mereka masuk Grup G bersama Korea Selatan, Lebanon, Myanmar, dan Laos.

Contoh lain, kata Dali, Singapura juga pernah melakukan hal yang sama dengan mencoba menempatkan Ketua sepakbola Singapura dari partai politik.

"Upaya itu gagal karena FIFA menolak dan pemerintah Singapura terpaksa mentaati statuta FIFA," jelasnya. tb