TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Mantan Koordinator Timnas PSSI, Bob Hippy mengatakan, saat ini Indonesia belum saatnya menggelar kompetisi resmi seperti Liga Super Indonesia (LSI) dan Divisi Utama (DU).

Pasalnya masih banyak pengurus PSSI baik di tingkat pusat dan daerah yang punya kepentingan di klub-klub sepak bola nasional.

"Seperti La Nyalla Matalitti yang punya Persebaya Surabaya dan masih banyak lagi pengurus PSSI di pusat dan daerah yang punya hubungan dengan klub-klub. Kalau begini kan sulit menciptakan kompetisi yang bersih. Bagaimana mungkin klub bisa diverifikasi dengan jujur," kata Bob kepada Harian Super Ball.

Untuk menciptakan federasi dan kompetisi yang bersih, ujar Bob, dengan melakukan perombakan kepengurusan PSSI dari tingkat pusat sampai daerah.

"Sebaiknya memang jangan digelar kompetisi dulu sebelum membersihkan PSSI dari orang-orang yang punya kepentingan. Sebaiknya digelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih pengurus yang indepen. Pengurus harus berasal dari orang yang bebas kepentingan dan tidak memiliki atau berhubungan dengan klub," ujar Bob.

Dengan pengurus yang independen, ucap Bob, semua kegiatan PSSI akan berjalan dengan baik dan jujur.

"Kalau pengurus PSSI masih ada hubungannya dengan kepemilikan klub, bagaimana mungkin kompetisi berjalan adil. Kebijakan PSSI akan terhalang dengan kepentingan klub-klub itu. Ini sudah terjadi sejak Nurdin Halid dan sudah mengakar sampai ke tingkat daerah. Jadi memang harus dibenahi dulu pengurus PSSI-nya," ucap Bob.

Sebelum digelar KLB, terang Bob, sebaiknya Tim Transisi membentuk koordinator wilayah (Korwil) PSSI di tingkat daerah yang diisi oleh orang-orang independen.

Sehingga tidak ada tendensi apa-apa apalagi membela kepentingan klub di setiap pengambilan keputusan terkait kompetisi atau kebijakan apapun.

"Kalau masih diisi oleh orang-orang yang sama, kebijakan atau keputusan PSSI masih akan tetap menguntungkan klub-klub tertentu. PSSI juga tidak akan bisa tegas jika ada klub yang nakal atau bermasalah, karena klub itu dikelola oleh orang-orang PSSI sendiri," terang Bob.

Dengan dibentuknya Korwil di 33 provinsi, diharapkan kepengurusan PSSI dan jalan menuju KLB akan berjalan mulus, jujur, dan adil.

"Sebelum KLB, memang jangan dilakukan kompetisi dulu. Sebaiknya digelar turnamen-turnamen saja agar pelaku sepakbola masih bisa beraktivitas. Kalau digelar kompetisi di saat seperti ini, kualitasnya pasti tidak akan pernah bagus. Karena pengurus PSSI saat ini mengedepankan kepentingan pihak-pihak tertentu," tutur Bob.

Bob memaparkan, PSSI harus malu dengan kinerja Mahaka Sports and Entertainment yang sukses menggelar Piala Presiden 2015.

"Piala Presiden 2015 tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada pengaturan skor, uang yang diberikan kepada klub sebagai peserta berjalan baik, dan ada tim auditnya. Wasit dan klub pun tidak bisa pelanggaran. Berbeda dengan kompetisi yang digelar PSSI, banyak kekurangan dan masalah, seperti tidak transparannya pemasukan dari hak siar. Akibatnya banyak klub yang belum dibayar oleh operator sampai kompetisi selesai dan berganti ke kompetisi berikutnya," papar Bob.