TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Pelatih Pusamania Borneo FC, Iwan Setiawan meminta kepada Mahaka Sports and Entertainment selaku operator turnamen Piala Jenderal Sudirman untuk mencabut aturan yang mengharuskan pemain memiliki surat resmi dari klub sebelumnya jika ingin pindah ke klub lain.

"Aturan seperti ini justru merugikan dan menghalangi pemain untuk berpartisipasi di turnamen Piala Jenderal Sudirman. Padahal tujuan digelarnya turnamen sebenarnya memberikan ruang bagi pemain untuk kembali bertanding dan mendapat penghasilan," kata Iwan kepada Harian Super Ball.

Mahaka memang membuat aturan, setiap pemain yang hendak pindah ke klub lain, harus mendapat restu berupa surat izin dari klub sebelumnya.

"Aturan seperti ini mungkin pas jika kondisi sepakbola kita tidak dalam konflik seperti sekarang. Tetapi kenyataannya, sepakbola masih dalam konflik dan PSSI sedang dibekukan, sehingga terjadi keadaan yang disebut force majeure. Ini menimpa semua klub dan pemain," ujar Iwan.

Baca Juga: Villarreal Fokus Raih Kemenangan di Kandang Dinamo Minsk

Dengan keadaan force majuere, ucap Iwan, secara otomatis kontrak pemain dan pelatih menjadi gugur. Maka pemain atau pelatih dalam status free dan bebas memilih klub baru di turnamen apapun.

Namun dengan aturan Mahaka itu, klub sebelumnya bisa saja tidak mau mengeluarkan surat izin pindah kepada pemain, sehingga menyulitkan si pemain untuk pindah memperkuat klub lain.

Padahal si pemain sudah tidak betah di klub sebelumnya dan berniat pindah ke klub lain. Ini menjadi masalah serius yang mengakibatkan, pemain tidak bisa bermain. Padahal pemain membutuhkan pertandingan dan penghasilan.

"Mahaka sudah membuat aturan yang salah dan tidak sesuai dengan situasi sepakbola kita. Menurut saya sebaiknya aturan itu dicabut saja," ucap Iwan.

Baca Juga: Son Heung Min Siap Merumput Setelah Absen Empat Pekan

Iwan menerangkan, aturan Mahaka yang keliru itu menimpa banyak pemain, termasuk empat pemain yang berencana pindah ke Pusamania, yaitu Faturrahman (Sriwijaya FC) dan Asri Akbar (Sriwijaya FC) serta Sandi Dama Suta (Bali United Pusam) dan Sultan Samma (Bali United Pusam).

Keempat pemain itu sangat ingin keluar dari klub sebelumnya dan pindah ke Pusamania. Namun niat itu terhalang, karena manajemen Sriwijaya FC dan Bali United enggan mengeluarkan surat. Akibatnya nasib keempat pemain itu terkatung-katung.

"Mereka sudah tidak betah di klub lama dan ingin bergabung ke Pusamania. Akibat aturan itu, mereka jadi tidak bisa kemana-mana. Mau ke Pusamania tidak ada surat izin dari klub sebelumnya, tapi mau bertahan mereka sudah tidak betah. Akhirnya kasihan nasib mereka yang jadi tidak jelas," terang Iwan.

Iwan menuturkan, bisa saja klub sebelumnya memang membutuhkan tenaga empat pemain tersebut. Tetapi siapapun tidak bisa menghalangi pemain membela tim lain.

"Kalau bicara status force majeure, otomatis kontrak mereka di klub sebelumnya gugur. Artinya mereka bisa memilih bergabung dengan tim lain di turnamen ini. Tetapi klub sebelumnya menghalangi, karena mungkin masih ingin mereka bertahan. Akhirnya pemain jadi terkatung-katung. Kasus seperti ini pasti dialami banyak pemain lain. Ini harus jadi perhatian Mahaka. Mahaka harus mencabut aturan perpindahan pemain yang menurut saya justru merugikan pemain," tutur Iwan.

Iwan menambahkan, seharusnya Mahaka memudahkan proses perpindahan pemain, karena pertandingan ini sifatnya hanya turnamen yang bisa selesai dalam waktu pendek.

"Pemerintah dan Mahaka tentunya punya niat awal untuk membantu memberikan pekerjaan di saat konflik seperti ini. Tetapi kalau ternyata aturan yang dibuat justru merugikan, kan sama saja pemain tetap menganggur. Kalau begini sama artinya tidak sesuai dengan niat awal untuk membantu para pelaku sepakbola, karena pada akhirnya pemain tetap menganggur," tambah Iwan.

Iwan mengkritik Mahaka yang seolah-olah disiplin menegakan aturan, tetapi kenyataannya di turnamen sebelumnya, Piala Presiden 2015 ada aturan yang tidak dijalankan dengan benar.

"Masalah KITAS di Piala Presiden 2015 tidak berjalan dengan baik, karena ada pemain asing yang tidak memiliki KITAS tetapi punya surat izin kerja sudah bisa bergabung dengan klub. Ini menunjukan Mahaka tidak benar-benar disiplin menegakan aturan di turnamen," jelas Iwan.