TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Manajer Perseru Serui, Yan Pieter Ayorbaba menilai pemerintah, baik Presiden Joko Widodo dan Menpora Imam Nahrawi bergelagat tidak ingin mencabut SK pembekuan terhadap PSSI.

Bahkan pemerintah sepertinya tetap ingin memaksakan kehendak untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti pengurus PSSI.

"Gelagat pemerintah untuk tidak mencabut pembekuan dan ingin menggelar KLB sudah terlihat. Buktinya saat bertemu dengan perwakilan AFC dan FIFA, pemerintah tidak mau melibatkan PSSI. Lalu rencana pembuatan tim kecil yang tidak diisi oleh PSSI. Tim itu hanya diisi oleh pemerintah saja," kata Ayorbaba kepada Harian Super Ball.

Ayorbaba berujar, rencana pembuatan tim kecil oleh pemerintah menyalahi kesepakatan dengan AFC dan FIFA yang merekomendasikan menyelesaikan konflik antara Menpora dan PSSI dengan membentuk tim ad hoc yang terdiri dari sejumlah stake holder seperti pemerintah, PSSI, wasit, dan asosiasi pemain.

"Itu artinya pemerintah memang tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan konflik ini. Pemerintah sepertinya menginginkan konflik tetap berlanjut dan pembekuan bakal tetap berjalan panjang. Jadi tidak bisa diharapkan dalam satu tahun ke depan, konflik ini berakhir. Maka sulit mengharapkan kompetisi bisa kembali digelar," ujar Ayorbaba.

Menurut Ayorbaba, seharusnya pemerintah termasuk Menpora tahu diri dengan segera menyelesaikan konflik dengan mencabut SK pembekuan.

"PSSI sudah menang di PTUN, Menpora harusnya tidak ngotot untuk melakukan pembanahan sepakbola sendirian tanpa melibatkan PSSI. Apalagi FIFA dan AFC sudah datang untuk membantu menyelesaikan masalah sepak bola di Indonesia. Namun sepertinya pemerintah dan Menpora benar-benar tidak mau membenahi sepak bola," ucap Ayorbaba.

Ayorbaba menambahkan, pemerintah dan Menpora seharusnya benar-benar memanfaatkan kedatangan FIFA dan AFC untuk segera membenahi sepak bola dalam negeri. Tetapi justru ingin mengganti seluruh pengurus federasi resmi di Indonesia.

"Pemerintah dan Menpora terlihat tetap ingin melakukan intervensi di PSSI. Kalau memang ingin menyelesaikan konflik, tentunya pemerintah dan Menpora bersedia mengikuti saran dari FIFA dan AFC. Tetapi kenyataannya, justru ingin mengganti seluruh pengurus PSSI. Mereka masih ingin mengedepankan kepentingan pribadi. Padahal urusan sepak bola adalah kepentingan bersama dan nasional," tambah Ayorbaba.

Jika pemerintah tidak mau melibatkan PSSI dan pelaku sepak bola dalam menyelesaikan konflik apalagi pembenahan 'si kulit bundar', maka sulit diharapkan kompetisi resmi bisa digelar dalam waktu dekat.

Ini pulalah yang membuat Perseru tidak bersedia ikut turnamen seperti Piala Presiden 2015 dan Piala Jenderal Sudirman.

"Kami memang tim kecil, tetapi yang kami butuhkan adalah kompetisi resmi yang memiliki nilai industri dan jenjang prestasi untuk berlaga ke kompetisi internasional. Kalau cuma turnamen percuma, karena hanya sebentar dan tidak ada garansi ke jenjang internasional," tutur Ayorbaba.

Bagi Perseru, papar Ayorbaba, tidak masalah non aktif di dunia sepak bola nasional untuk sementara, sampai kompetisi resmi kembali digelar.