TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA - Agum Gumelar seperti tak pernah kehabisan energi. Ia masih aktif di beberapa organisasi sosial kemasyarakatan, menjadi pelindung sekaligus pembina organisasi kesenian, termasuk srimulat.

Bulan lalu, mantan Danken Kopassus ini memimpin sebuah missi kesenian ke Amerika.

Aktifitas lain dari Agum Gumelar yang sangat dikenal oleh masyarakat tentunya adalah di olahraga. Ia pernah menjadi pembina dari beberapa cabang olahraga, namun tak bisa dipungkiri jika popularitasnya jauh melambung saat menjadi ketua umum PSSI periode 1998-2003.

Dari PSSI, Agum Gumelar merebut kursi pimpinan KONI Pusat periode 2003-2007.

Purnatugas dari KONI Pusat tak lantas membuat Agum Gumelar lebih banyak berdiam diri. Disamping terlibat dalam banyak kegiatan sosial, Agum Gumelar tak bisa melepaskan diri dari sepakbola.

Pada 2011, Agum Gumelar dipercaya FIFA menjadi ketua Komite Normalisasi (KN) PSSI, di penghujung kepengurusan PSSI 2007-2011 pimpinan Nurdin Halid. Saat itu, pemerintah, khususnya Menpora Andi Malarangeng, membekukan kepengurusan Nurdin Halid. FIFA turun tangan dan membentuk KN PSSI.

Sekarang, FIFA kembali memberi mandat kepada Agum Gumelar sebagai ketua Tim Ad-Hoc untuk 'menormalisasikan' kembali PSSI. Kepercayaan atau amanah dari FIFA ini bisa diibaratkan kado atau hadiah untuk ulang tahunnya kali ini, yakni yang ke-70, tepatnya 17 Desember ini.

Akan tetapi, tugas yang diemban Agum Gumelar sebagai ketua Tim Ad-Hoc PSSI kali ini jauh lebih berat dibanding tugasnya sebagai ketua Komite Normalisasi (KN) PSSI pada 2011 lampau.

Padahal, ironisnya, secara riil kondisi PSSI saat ini sedang biasa-biasa saja, tidak seperti empat tahun silam yang dilanda kekisruhan.

Kepengurusan PSSI 2015-2019 pimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti juga baru saja terbentuk melalui KLB 18 April 2015 di Surabaya. La Nyalla sendiri sedang 'on fire'. FIFA merestui kepengurusannya. Mestinya, tak ada masalah.

Tetapi, pemerintah bersikap lain. Pada akhirnya diketahui bahwa Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak menyukai La Nyalla. Menpora Imam Nahrawi idem dito, sama saja.

Akhirnya, hampir bersamaan dengan KLB di Surabaya itu, pemerintah memberikan sanksi administratif kepada PSSI. Inilah sekaligus awal kesengsaraan insan sepakbola nasional.

Pada akhirnya juga, PSSI sejak medio Mei 2015 'di suspend' FIFA karena adanya campur tangan pemerintah dengan memberikan sanksi administratif (pembekuan) kepada PSSI tersebut.
FIFA akan mencabut sanksinya jika pemerintah lebih dulu mencabut sanksi administratifnya.

Masalahnya, pemerintah sejauh ini tetap bersikap 'maju tak gentar'. Tak ada sedikit pun sinyal kebaikan yang diperlihatkan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, dalam sidang kabinet pekan lalu yang diantaranya membahas penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia, Presiden Jokowi menegaskan, tanpa sepakbola pun Asian Games harus tetap jalan!

Inilah yang membuat Agum Gumelar risau.

"Saya selalu berharap bisa bertemu dan berbicara empat mata dengan Presiden Jokowi," papar Agum Gumelar, Rabu (15/12) malam di kediamannya.

Suami dari Linda Amalia Sari, yang pada 2009-2014 dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi menteri Perlindungan Anak & Pemberdayaan Perempuan, itu senantiasa ingin mengingatkan Jokowi bahwa sepakbola adalah olahraga rakyat nomor satu.

"Membuat banyak turnamen bukan sebuah penyelesaian yang baik. Turnamen hanya menggembirakan untuk sesaat, juga lebih menyenangkan panitianya karena mendapat keuntungan material," ungkap Agum, yang sudah menjadi pembina sepakbola dari lingkungan terbawah.

Rakyat, khususnya pencinta sepakbola nasional, membutuhkan lebih dari sekadar turnamen. Yang diperlukan adalah kompetisi, yang sekaligus menjadi muara dari pembentukan tim nasional.

Jadi, bagaimana caranya melunakkan hati Presiden Jokowi, pak Agum? Masak sepakbola sampai tak dipertandingkan di Asian Games 2018?

Jangan-jangan malah Dewan Olimpiade Asia (OCA) menarik pelaksanaan Asian Games 2018 itu dari Indonesia, karena tidak adanya sepakbola?

Bisa jadi nanti akan terjadi semacam tarik menarik antara Jokowi dengan OCA. Tetapi, presiden pernah menegaskan, tak mengapa jika orang menyebutnya koppig (keras kepala).

Jadi, bagaimana kesudahannya?
Sekali lagi, inilah yang membuat Agum Gumelar risau. tb