TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Manajer Perseru Serui, Yan Pieter Ayorbaba menanggapi status tersangka Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti dengan obyektif.

Ayorbaba meminta memisahkan antara rencana pencabutan SK Pembekuan terhadap PSSI oleh Menpora Imam Nahrawi dengan kasus hukum La Nyalla.

"Jangan dicampuradukan antara kasus hukum La Nyalla dengan rencana pencabutan sanksi terhadap PSSI oleh Menpora. Menurut saya, Menpora sebaiknya tetap fokus pada rencana pencabutan sanksi. Biarkan kasus hukum La Nyalla tetap berjalan sendiri. Pemerintah atau Menpora jangan ikut campur kasus hukum itu," kata Ayorbaba kepada Harian Super Ball, kemarin.

La Nyalla berstatus tersangka, karena diduga korupsi pada pembelian IPO dengan menggunakan dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur dari Pemprov Jatim sekitar Rp 5,3 milliar.

IPO adalah penawaran perdana saham oleh perusahaan yang hendak go public kepada para investor yang berminat.

Ayorbaba meminta kepada Menpora pada rencana awal yaitu mencabut sanksi terhadap PSSI.

"Soal imbas terhadap operasional PSSI, serahkan saja jalan keluarnya terhadap pengurus PSSI sendiri. Biarlah PSSI menyelesaikan secara internal. Pemerintah atau Menpora jangan ikut campur. Sebaiknya Menpora konsentrasi saja terhadap rencana pencabutan sanksi saja," ujar Ayorbaba.

Ayorbaba berucap, jika memang Menpora ingin mencabut sanksi terhadap PSSI lakukan saja.

"Jangan gara-gara kasus hukum La Nyalla, rencana untuk mencabut sanksi tertunda. Menpora seharusnya tetap konsisten, karena kami sudah menunggu lama terkait rencana normalisasi sepakbola nasional. Yang terutama adalah kompetisi bisa berjalan kembali," ucap Ayorbaba.

Ayorbaba meminta kepada masyarakat jangan menjadikan kasus hukum La Nyalla untuk menggiring ke arah Kongres Luar Biasa (KLB).

"Soal wacana itu (KLB) yang katanya untuk mencari pengganti Ketua Umum PSSI kita serahkan saja pada keputusan anggota dan voter PSSI. Biarlah PSSI menentukan untuk menggelar KLB atau menunjuk pejabat sementara. Pemerintah atau Menpora jangan intervensi, karena ini sudah menjadi ranah internal PSSI," tutur Ayorbaba.

Ayorbaba mengajak masyarakat untuk menghormati prinsip praduga tidak bersalah.

"Kita tunggu hasil dari kasus hukum La Nyalla. Jika statusnya meningkat menjadi terdakwa dan terbukti bersalah, biarlah federasi yang menetapkan solusi. Kalau harus KLB, maka secepatnya digelar agar cepat selesai. Namun KLB harus tetap berdasarkan kemauan dari seluruh anggota dan voter PSSI. Pemerintah jangan ikut campur," terang Ayorbaba.

Ayorbaba menduga, kasus hukum yang menimpa La Nyalla ada intervensi dari pemerintah atau Menpora yang menginginkan perombakan terhadap pengurus PSSI termasuk mengganti La Nyalla.

"Ini menjadi bukti intervensi dari pemerintah Menpora yang sudah terlalu jauh. Pemerintah atau Menpora menggunakan kasus lama untuk menjerat La Nyalla. Sehingga berkesempatan atau memiliki alasan untuk merombak seluruh pengurus PSSI. Jadi masalah konflik ini sudah melebar kemana-mana," tegas Ayorbaba.