TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Mantan anggota Komite Normalisasi FX Hadi Rudyatmo menginginkan agar figur-figur yang maju bursa Ketua Umum PSSI benar-benar sosok merdeka.

Artinya, figur itu tidak sedang terikat dengan institusi negara atau partai politik.

Rudy secara khusus menyoroti majunya Pangkostrad Edy Rahmayadi bersaing dalam Kongres Luar Biasa PSSI di Makassar, 17 Oktober nanti.

Saat ini, Edy masih terikat dengan TNI. Karena itu, Rudy meminta Edy mundur dari jabatannya di TNI jika ingin maju bursa Ketum PSSI.

Wali Kota Solo itu merujuk UU Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yakni, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

“Di lembaga negara, anggota TNI/Polri aktif memang harus mundur dari institusinya kalau ingin menduduki jabatan yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi,” kata pria yang akrab dipanggil Rudy itu.

Mantan Ketua Umum Persis Solo itu juga meminta Komite Pemilihan (KP) memerhatikan hal tersebut. Selain itu, KP juga memerhatikan aturan lain sebelum kongres digelar.

Termasuk mengenai status anggota TNI/Polri aktif yang maju bursa Ketum PSSI. Hal itu bertujuan agar tidak ada masalah di kemudian hari.

“Aturan ini diberlakukan atau tidak oleh KP? Ini harus diperjelas dulu agar tidak ada masalah nantinya,” beber penerus Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo itu.

Selain Edy, beberapa calon yang disebut-sebut berpeluang menjadi Ketum PSSI ialah Erwin Aksa dan mantan Panglima TNI Moeldoko.

Hampir sama seperti Edy, Erwin saat ini juga belum merdeka karena masih menjadi bos Bosowa Group. Sementara itu, Moeldoko sudah pensiun dari jabatannya sebagai Panglima TNI.

Selain tak setuju Ketum PSSI masih terikat dengan institusi negara, Rudy juga tak sepakat jika PSSI dipimpin politikus.

“Sosok ketum jangan dari parpol. Karena kalau disangkut-sangkutkan dengan politik, sepak bola bakal rusak,” imbuhnya.

Rudy terang-terangan mendukung sosok yang memiliki ketegasan dan kedisiplinan tinggi.