TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberhasilan Timnas Indonesia U-22 menuai prestasi dengan menjuarai Piala AFF U-22 harus dijadikan momentum PSSI untuk ‘bersih-bersih’ diri.

Tidak hanya hikmah, PSSI juga harus mengambil pelajaran dan fakta bahwa dengan pemain-pemain muda yang ‘steril’ dengan karut marut persepak bolaan Indonesia, terutama match fixing (pengaturan skor), timnas Indonesia mampu berprestasi di kancah internasional.

Di sisi lain, timnas senior yang notabene bermaterikan pemain-pemain top, justru melempem karena kompetisinya terindikasi sudah ‘diracuni’ dengan suap dan pengaturan skor.

“Ini fakta yang tidak terbantahkan. Artinya, sepak bola Indonesia masih memiliki potensi besar, asal PSSI serius ‘membersihkan’ dari penyakit suap dan pengaturan skor, terutama di jajaran pengurus, mulai dari pusat sampai ke daerah,” ungkap Sekretaris Ikatan Alumni PSSI Pers, Agus Sulaeman, Kamis (28/2/2019).

Seperti diketahui, PSSI saat ini dihantam ‘badai’ berupa kasus pengaturan suap. Tim Satgas Mafia Bola Mabes Polri telah menetapkan beberapa ‘pemain-pemain’ pengaturan skor yang notabene adalah para pengurus PSSI yaitu Johar Lin Eng (Exco PSSI), Hidayat (Exco PSSI yang mengundurkan diri sebelum ditetapkan sebagai tersangka), Dwi Irianto alias Mbah Putih (anggota Komdis), Vigit Waluyo, Priyanto, Anik Yuni Artikasari, Mansyur Lestaluhu, Muhammad Mardani, Musmuliadi dan Abdul Gofur (office boy PSSI).

Belakangan, pelaksana tugas ketua umum PSSI Joko Driyono tengah diperiksa, disangkakan menghilangkan barang bukti pengaturan skor.

Agus Sulaeman menyatakan, semangat dan motivasi Timnas U-22 ini bisa diteruskan PSSI dengan melakukan revolusi kepengurusan. Itu wajib dilakukan, karena sudah terlalu banyak ‘pemain’ di dalam tubuh PSSI.

“Sebenarnya urusan pengaturan skor ini sudah menjadi rahasia umum di PSSI. Bahkan sudah lama tertanam semboyan diantara pengurus ‘tali rapia tali sepatu, sesama mafia harus bersatu’,” ungkap Agus, mantan koordinator wartawan PSSI, yang mendirikan Ikatan Alumni PSSI Pers bersama Antonius 'Ino' Bramantoro.

Agus Sulaeman menjelaskan, aroma pengaturan skor sudah tercium sejak lama. Tapi tidak ada upaya atau tindakan tegas terhadap ‘pemain-pemainnya’.

Dalam konteks itu Ikatan Alumni PSSI Pers mengapresiasi kinerja Satgas Antimafia Bola yang dibentuk Mabes Polri yang sejauh ini dinilai sudah bekerja profesional dan proporsional.

Apa yang dilakukan satgas, tentunya juga akan turut mendorong percepatan pembangunan sepak bola Indonesia yang menjadi program pemerintah melalui Kemenpora.

Kendati demikian alumni pssi pers juga mengingatkan Satgas Antimafia Bola mengenai rambu-rambu yang ada di dunia sepak bola global. Yakni, keberadaan statuta yang sifatnya universal, yang di Indonesia diadopsi dalam bentuk Statuta PSSI.

"Keterlibatan terlalu dalam pihak -pihak di luar PSSI bisa menimbulkan persepsi terkait campur tangan atau intervensi terhadap berbagai permasalahan di sepak bola itu sendiri," tutur Agus Sulaeman.

Menurut Agus, keberadaan Satgas Antimafia Bola mengimplementasikan atau mewakili masyarakat luas yang menginginkan adanya perubahan di PSSI. Perubahan itu bisa dilakukan dengan perubahan mental dan budaya pengurusnya, terutama calon-calon Exco dari kepengurusan mendatang.

“PSSI harus mau berubah. Pengurus PSSI, atau calon-calon pengurus (Exco) PSSI nanti harus benar-benar clear dan profesional. Kalau itu dilakukan, harapan sepak bola Indonesia berprestasi internasional bukan sekadar mimpi. Apalagi pemerintah sekarang sudah all out mendukung prestasi olahraga di Indonesia,” jelasnya.

Namun, ia menyadari sangat sulit untuk ‘membebaskan’ PSSI dari cengkeraman para ‘pemain’ tersebut. Pasalnya di setiap Kongres PSSI, praktik jual beli suara, juga masih sulit dihindarkan.

Ironisnya, makelar-makelar yang ‘bermain’ di arena Kongres itu, juga pelaku mafia bola.

“Mungkin Satgas Anti Mafia Bola harus turun langsung mengawal dan memantau Kongres PSSI. Dengan begitu, siapapun yang mencoba melakukan praktik suap, bisa langsung diciduk,” ujar pria asal Banyuwangi ini.