Superskor

Mafia Sepak Bola

Ini Kata Kejagung Soal Pelaku Pengaturan Skor Bisa Dikenai Pidana Tambahan Seperti Koruptor

Jaksa KPK juga menuntut mantan Bupati Bandung Barat dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Editor: Hendra Gunawan
Ini Kata Kejagung Soal Pelaku Pengaturan Skor Bisa Dikenai Pidana Tambahan Seperti Koruptor
Tribunnews/JEPRIMA
Mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019). Joko Driyono diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola Polri dalam kasus dugaan pengaturan skor pertandingan bola Liga 2 dan Liga 3. (Tribunnews/Jeprima) 

Laporan Wartawan Tribun Jaar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG-Putusan pidana tambahan diberlakukan bagi sejumlah terdakwa kasus korupsi, yakni pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik yang diartikan dengan larangan untuk memilih dan hak untuk dipilih di ajang demokrasi.

Sebut saja kasus korupsi elektronik KTP melibatkan Setya Novanto. Dia dituntut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain pidana penjara dan denda, juga tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Tuntutan pidana tambahan untuk Setnov, panggilan akrab Setya Novanto, dikabulkan majelis hakim. Hal serupa dialami mantan Gubernur Sultra, Nur Alam dalam kasus suap konsesi tambang.

Jaksa KPK juga menuntut mantan Bupati Bandung Barat dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Namun, pada putusan, majelis hakim menolak tuntutan tersebut dan memilih menjatuhkan pidana penjara dan denda.

Pidana tambahan sendiri memiliki‎ dasar hukum. Pasal 10 KUH Pidana mengatur jenis-jenis hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan, denda.

Lalu hukuman tambahan yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Baca: Prabowo Sebut Ada Elite Politik Ular Berkepala Dua

Baca: 6 Makanan Indonesia dengan Nama Unik, Ada Nasi Kentut Hingga Ketela Bajingan, Seperti Apa Wujudnya?

Baca: Serikat Buruh Migran Minta Masyarakat Tidak Terbelah Karena Pemilu

Lantas, bisakah pidana tambahan sebagaimana diberlakukan pada koruptor itu diakomodir dalam perkara pengaturan skor yang diungkap Satgas Antimafia Bola? Seperti diketahui, satgas sudah menetapkan 15 tersangka yang terlibat pengaturan skor plus satu tersangka perusakan alat bukti pengaturan skor.

Pidana tambahan bagi mereka, seperti pencabutan hak untuk tidak lagi berkecimpung di dunia sepakbola, dirasa mungkin karena pertama, ada dasar hukum yang mengatur.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas