Tarik Ulur Tunggakan Gaji Pemain PSPS yang Libatkan PT LIB dan PSSI, Bisa Terancam Sanksi FIFA
Kompetisi Liga 2 2020 memang sudah dibuka, namun pembukaan tersebut nampaknya masih menyisakan permasalahan baru.
Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
TRIBUNNEWS.COM - Kompetisi Liga 2 2020 memang sudah dibuka, namun pembukaan tersebut nampaknya masih menyisakan permasalahan baru.
Salah satu sorotan permasalahan yang tengah diperbincangkan adalah belum dilunasinya gaji para pemain PSPS tepatnya musim 2018 oleh manajemen.
PSPS sebelumnya sudah dijatuhi hukuman oleh NDRC yaitu tidak diperbolehkan mendaftarkan pemain selama tiga periode pendaftaran pemain.
Namun faktanya, PSPS tetap bermain di Liga 2 2020 dengan beberapa pemain baru.
Baca: Catatan dan Fakta Menarik Pekan Perdana Liga 2, Hujan Gol hingga Penalti Kontroversial Sriwijaya FC
Baca: Hasil & Klasemen Liga 2 2020 Pekan Pertama: Mitra Kukar, Sriwijaya FC & PSMS Menang, PSIM Tersungkur
Menanggapi hal tersebut, Arsadianto Rahman selaku Direktur Utama PSPS menegaskan pihaknya akan segera menuntaskan permasalahan tersebut.
Pihaknya memastikan akan segera membayar permasalahan tunggakan gaji pemain pada musim 2018.
Arsadianto Rahman juga mengungkapkan timnya tidak akan mengambil subsidi yang seharusnya diterima oleh tim Liga 1 2020.
Hal itu dikarenakan nominal subsidi yang mencapai Rp 1,150 Miliar akan digunakan sebagai alat pelunasan.
"Nominal subsidi tersebut akan dijadikan alat pembayaran pelunasan semua utang tunggakan gaji PSPS dengan para permain yang bersangkutan di putusan National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) ," kata Arsadianto Rahman berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews, Rabu (18/3/2020).
Pihak PSPS juga telah mengambil langkah konkret dengan mengirimkan surat kepada PSSI dan PT LIB untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Kami sudah memberitahu dan mengirimkan surat tanggal 9 Maret lalu kepada PSSI dan PT LIB terkait cara penyelesaikan seperti ini," ungkap Arsadianto.
"Kami meminta kepada PSSI agar sanksi berupa larangan melakukan proses pendaftaran pemain baik tingkat nasional maupun internasional paling lama tiga periode pendaftaran dicabut atau dihapuskan agar kami dapat melakukan registrasi pendaftaran pemain secara normal," tambahnya.
Selain itu, Arsadianto juga tengah melakukan cek ulang terhadap data terkait permasalahan penunggakan gaji tersebut.
Pihak PSPS menginformasikan seperti ada sebuah angka yang tidak cocok antara laporan dengan fakta di lapangan.
