Menpora Gelar Rapat dengan Polri, PSSI dan PT LIB dan BNPB Soal Izin Penyelenggaraan Kompetisi
Rapat koordinasi dilakukan oleh Menpora RI bersama dengan Polri, PSSI, PT.LIB dan BNPB, Senin (24/5/2021) di Wisma Auditorium Kemenpora
Editor: Toni Bramantoro
Laporan Reporter WARTAKOTALIVE.COM, Rafsanzani Simanjorang
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat koordinasi dilakukan oleh Menpora RI bersama dengan Polri, PSSI, PT.LIB dan BNPB, Senin (24/5/2021) di Wisma Auditorium Kemenpora, terkait dengan izin penyelenggaraan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Indonesia musim 2021.
Rapat sendiri dihadiri langsung oleh Kemenpora, Zainudin Amali, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, Direktur PT.LIB, Akhmad Hadian Lukita, Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol. Imam Sugianto, dan BNPB yang diwakili Deputi II, Harmensyah.
Dalam konferensi persnya, Zainudin menjelaskan pihaknya membahas kesiapan PSSI dan PT.LIB tentang penyelenggaraan kompetisi Liga 1 dan 2 Indonesia musim 2021.
"Durasi kompetisi ini berbeda dengan turnamen. Kesiapannya pun berbeda, baik penyelenggaraannya maupun protokol kesehatannya," ujar Zainudin kepada media.
Dalam rapat tersebut, PSSI pun menyampaikan bagaimana sistem kompetisi, tempat dan protokol kehatan kompetisi yang digunakan nanti.
PSSI berharap agar izin kompetisi dapat diperoleh.
"Kami telah menyampaikan secara panjang lebar persiapannya tadi. Apabila pemerintah dan kepolisian memberikan izin, maka akan digelar awal Juli tanggalnya antara 3 atau 7 Juli nantinya," tambah Mochamad Iriawan.
Lanjutnya, rencana kompetisi liga 1 akan digelar di pulau Jawa sesuai usulan dari klub-klub.
Sementara untuk liga 2, ada empat wilayah yang dipersiapkan.
"Kami berharap liga 2 kick off 14 hari setelah liga 1 bergulir," tambahnya.
PSSI sendiri meyakinkan BNPB dan Kepolisian bahwa pihaknya mampu menjalankan protokol kesehatan berkaca dari pengalaman di Piala Menpora lalu.
Sedangkan dari pihak BNPB, Harmensyah mengapresiasi keberhasilan Piala Menpora dan siap mendukung penuh liga bergulir dengan syarat protokol kesehatan ketat.
"Awalnya tanpa penonton dulu, nanti akan dievaluasi. Untuk tahapan berikutnya akan dievaluasi ada penonton namun tetap dengan protokol. Rekomendasi akan kami keluarkan dalam waktu singkat ini. Namun, izin penyelenggaraan tentu ada di Polri," terangnya.
