MUI Protes Kepesertaan Israel di Piala Dunia U-20 2023, Ini Penegasan Ketua Umum PSSI Erick Thohir
Menurut MUI, tampilnya Timnas Israel pada Piala dunia U-20 2023 di Indonesia jadi permasalahan lantaran Israel dianggap penjajah Palestina
Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
MUI Protes Soal Kepesertaan Israel di Piala Dunia U-20 2023, Ini Penegasan Ketua Umum PSSI Erick Thohir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tampilnya Timnas Israel pada Piala Dunia U-20 yang diadakan di Indonesia pada 5 Mei – 11 Juni mendatang terus menuai banyak protes.
Satu di antaranya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menurut MUI, tampilnya Timnas Israel pada Piala dunia U-20 2023 di Indonesia akan menjadi permasalahan bagi masyarakat lantaran Israel masih dianggap sebagai penjajah bagai Palestina.
Baca juga: Baru Dua Pekan Pimpin PSSI, Erick Thohir Dapat Empat Kritik Tajam Terkait Sepakbola Nasional
Baca juga: Undian Grup Piala Dunia U20, Timnas Indonesia vs Israel Tak Mungkin Terjadi
MUI juga sempat mengingatkan soal pemerintah dan negara Indonesia yang berkomitmen kuat untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama persoalan penjajahan Palestina belum selesai.
Akan tetapi Wakil Ketua Umum MUI, KH Dr Marsudi Syuhud, mengungkapkan pihaknya saat ini tidak mau terburu-buru mengambil sikap.
“Kita ingin mendengar terlebih dahulu penjelasan dari Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) seperti apa,” ujarnya, Senin (13/3/2023).
“Kita ingin tahu aturan penyelenggaraannya seperti apa dan persiapannya bagaimana,” sambungnya.
Ketua Umum PSSI yang juga ketua Penyelenggara FIFA World Cup U-20 (LOC), Erick Thohir kembali menegaskan untuk hal itu ada di ranah Kementerian Luar Negeri.
Sementara pihaknya hanya fokus dalam persiapan penyelenggaraan baik venue maupun Timnas Indonesia.
“Kan kemarin sudah disampaikan beberapa sekali Tupoksi daripada PSSI ini mempersiapkan Tim Nasional. Betul? Kan ada tuh jobdesknya. Mempersiapkan secara teknis daripada penyelenggaraan,” kata Erick di SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2023).
“Tentu domain daripada politik luar negeri Indonesia ada di Kemenlu. Itu sudah ada putusannya. Sudah ada rapatnya. Jadi kita harus bagi-bagi tugas dan tentu kembali kita fokus yang ada dulu hari ini,” jelasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.