Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2023.

Atas pembatalan ini, Indonesia dibayangi sanksi FIFA dengan kemungkinan terburuk dilarang mengikuti kompetisi atau kegiatan di lingkup bidang sepak bola di level internasional.

Sejumlah pihak menyesalkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah.

Pasalnya ajang Piala Dunia U-20 bisa menjadi kesempatan bagi pemain timnas untuk meningkatkan kualitas, menguatkan posisi tawar, hingga dapat menumbuhkan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Secepat Kilat Sambar Peluang di Piala Dunia U20, Argentina Langsung Siapkan Stadion

"Padahal, itu merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pemain Timnas, posisi tawar Indonesia di internasional serta bisa berdampak pada ekonomi Indonesia yang terpukul akibat pandemi," kata Sekjen Pengurus Pusat Badan Persaudaraan Antara Iman (Berani) Ardy Susanto saat dikonfirmasi, Sabtu (1/4/2023).

"Mimpi anak-anak muda Indonesia untuk berlaga di pentas dunia akhirnya terkubur karena pembatalan tuan rumah tersebut," tegasnya.

Meski tak diketahui secara spesifik apakah pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah oleh FIFA karena penolakan timnas Israel, semestinya seluruh pihak termasuk pejabat publik dan politisi merespons secara bijak.

Sehingga penolakan tersebut tidak justru membuat kontraproduktif hingga keluar pembatalan tersebut.

Ardy pun mengingat pesan Presiden Joko Widodo soal jangan mencampuradukkan politik dengan olahraga.

"Seharusnya politik dipisahkan dengan olahraga. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, sikap Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina sudah jelas," ungkap dia.

"Olahraga justru bisa dijadikan ajang kampanye perdamaian dan persaudaraan," kata Ardy.

Baca juga: Piala Dunia U20 Batal di Indonesia, Siapa yang Diuntungkan Secara Politik?

Ia mengatakan bahwa pembatalan ini dapat dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh elemen bangsa, khususnya pejabat publik dan elite politik dalam merespons sebuah kebijakan.

"Kasus pembatalan ini menjadi pelajaran berharga bagi semua elemen bangsa. Khususnya pejabat publik dan elite politik harus bijak dalam merespons kebijakan pemerintah pusat," pungkasnya.