TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak DPR RI ikut "gerah" atas keputusan PSSI di bawah komando Erick Thohir memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. 

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta PSSI untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait evaluasi kinerja Shin Tae Yong sebagai pelatih Timnas Indonesia, yang telah diberhentikan.

Hetifah menyebut, sebagai mitra pemerintah di bidang olahraga, Komisi X meminta keputusan besar seperti ini harus didasarkan pada evaluasi yang objektif dan transparan.

"Keputusan ini harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang transparan, objektif, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap program jangka panjang sepak bola Indonesia," kata Hetifah saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (6/1/2025).

Menurut Hetifah, Shin Tae Yong telah menjadi figur yang cukup diterima masyarakat berkat kontribusinya dalam peningkatan performa beberapa timnas kelompok umur. 

Oleh karena itu, keputusan pemecatannya perlu dijelaskan secara gamblang agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

"PSSI perlu mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae Yong secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini penting mengingat kiprah pelatih ini telah mendapatkan apresiasi atas peningkatan performa beberapa timnas kelompok umur, meskipun hasil di level tertentu mungkin belum optimal. Transparansi evaluasi dapat menjaga kepercayaan publik terhadap PSSI," ucap Hetifah.

Hetifah juga mengingatkan agar keputusan pergantian pelatih tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi tetap memperhatikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional. 

Menurutnya, PSSI harus memastikan filosofi dan arah pembangunan sepak bola tetap konsisten meskipun terjadi pergantian pelatih.

"PSSI perlu memastikan bahwa filosofi dan arah pembangunan sepak bola nasional tetap konsisten meskipun ada pergantian pelatih," tegas Hetifah.

Baca juga: Here We Go! Fabrizio Romano Bocorkan Patrick Kluivert Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

Selain itu, Hetifah menyoroti pentingnya peran pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dalam mendukung pengembangan sepak bola nasional. 

Dia menyarankan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional (PPSN) agar program pengembangan berjalan lebih efektif.

"Pemerintah, khususnya Kemenpora, juga perlu meningkatkan peran dalam memastikan program pengembangan sepak bola berjalan sesuai dengan rencana strategis olahraga nasional. Kolaborasi antara pemerintah, PSSI, dan stakeholder lainnya sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Evaluasi atas pelaksanaan Inpres No 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Sepakbola Nasional segera dilakukan, agar perkembangan sepakbola tumbuh lebih massif di berbagai daerah di Indonesia," imbuhnya.