Instruksi tersebut ditujukan untuk empat kalangan yaitu Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Lalu untuk Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan juga untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Mengacu pada instruksi tersebut, Anies masuk ke dalam poin keempat yaitu sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Hebohnya kritik kepada Anies ternyata ditanggapi langsung oleh dirinya.

Melansir Kompas, Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, kata pribumi yang dia sampaikan dalam pidato politiknya itu terkait masa penjajahan Belanda di Indonesia, termasuk Jakarta.

Sandiaga Uno Sebut Sudah Bertemu Luhut Bahas Reklamasi, Menko Kemaritiman Ungkap Hal Berbeda

Anies Baswedan tidak merujuk penggunaan kata tersebut di era sekarang.

"Oh, istilah itu (pribumi) digunakan untuk konteks pada era penjajahan karena saya menulisnya juga pada era penjajahan dulu," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, dilansir dari Kompas.com.

Anies mengatakan, Jakarta adalah kota yang paling merasakan penjajahan Belanda di Indonesia.

Sebab, penjajahan itu terjadi di Ibu Kota.

"Yang lihat Belanda jarak dekat siapa? Jakarta. Coba kita di pelosok-pelosok itu, tahu ada Belanda, tapi lihat depan mata? Enggak. Yang lihat depan mata itu kita yang di kota Jakarta," kata Anies.

Namun, ketika ditanya mengenai adanya Undang-undang dan Instruksi Presiden yang melarang penggunaan kata pribumi, Anies hanya menjawab "sudah ya..."

Rupanya, pidato Anies soal pribumi ini pun ditanggapi oleh sejumlah public figure Tanah Air.