TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama dengan Departemen Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kantor Staf Kepresidenan melakukan Gerakan Menuju 100 Smart City.

Melalui gerakan ini, pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah dalam membuat master plan sesuai dengan kebutuhan maupun potensi tiap kota.

Diprediksi sebanyak 82,37 persen penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan tinggal di perkotaan.

Kecenderungan ini harus bisa diantisipasi pemerintah daerah agar terhindar dari masalah perkotaan seperti, kepadatan penduduk dan kriminalitas.

Salah satunya adalah menjadi smart city, alias kota yang aktif memanfaatkan teknologi untuk melayani warga dan menjawab permasalahan yang ada.

Saat ini, sudah banyak kota dan kabupaten yang berinisiatif melakukan inisiatif smart sity.

Namun harus diakui, masih banyak kota/kabupaten yang belum melakukannya sehingga terjadi ketimpangan antar daerah.

Karena itulah gerakan ini dilakukan.

Gerakan Menuju 100 Smart City ini sudah dilakukan tahun 2017 ini dengan melibatkan 25 kota/kabupaten.

Di tahun 2018, rencananya akan ada 75 kota/Kabupaten lagi yang akan dipilih untuk ikut gerakan ini.

Dalam sosialisasi Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 di hadapan pelaku industri, Samuel Abrijani Pangarepan (Dirjen Aptika Kementerian Kominfo) mengatakan gerakan ini memiliki esensi pelayanan masyarakat.

"Smart City tidak hanya pasang Wi-fi. Konsep utuh smart city adalah melayani masyarakat yang lebih baik lagi," ujarnya di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Samuel mengatakan implementasi Smart City memang belum merata di Indonesia.

Pemerintah berharap 100 kota Smart City itu bisa menjadi contoh kota-kota lainnya untuk berani mewujudkan solusi Smart City di kotanya.