TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menghadirkan solusi smart city di Indonesia melalui program smart city Nusantara.

Konkretnya dengan membangun Living Lab Smart City Nusantara di kantor Telkom Gunung Sahari Jakarta Pusat pada Mei 2016.

"Semua fasilitas di Living Lab Smart City Nusantara sangat bagus dan holistik. Apalagi solusi e-puskesmas untuk mempercepat penyelesaian wabah penyakit campak yang sedang marak di Indonesia," kata Semuel Abrijani Pangerapan (Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika) ketika mengunjungi Living Lab Smart City Nusantara.

Living Lab Smart City Nusantara menampilkan beragam simulasi, miniatur dari ruang smart city.

Sebut saja Smart Energy, Smart Government, Smart Industry, Smart Citizen, dan Smart Infrastructure yang terdiri dari ruang Command Center dan Data Center.

Baca: Fahri: Usulan Pembebasan Bersyarat Nazaruddin ‎Bagian Konspirasi

Smart PJU (Penerangan Jalan Umum) merupakan solusi smart city PT Telkom yang memungkinkan pemerintah daerah menghemat penggunaan daya lampu listrik berbasis LED untuk penerangan umum.

Sedangkan Smart Government adalah solusi smart city PT Telkom yang terdiri dari e-kelurahan, e-puskesmas, e-office dan siap online.

Kemudian Smart Industry adalah solusi smart city PT Telkom untuk industri, salah satunya melaporkan setiap transaksi pajak ke Dispenda secara real-time.

Terakhir, Smart Citizen merupakan solusi smart city PT Telkom untuk warga dan turis seperti e-pelaporan.

Warga bisa melaporkan segala kejadian di masyarakat seperti kebakaran dan kecelakaan lalu lintas di e-pelaporan.

Di lain pihak, Dian Rachmawan (Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom) mengatakan smart city merupakan rumpun dari disiplin Internet of Things (IoT).

Solusi IoT menyebarkan semua sensor dan detektor yang memberikan informasi secara rutin. Telkom membuat sebuah Laboratorium Smart City yang lengkap dan Instansi pemerintah bisa melihat, merasakan dan melakukan demo aplikasi secara real time.

"Kepala Daerah bisa melihat simulasi dari solusi yang dipilihnya untuk masyarakatnya sehingga tingkat kesalahan bisa diminimalisasi," ujarnya.